BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rapat pembahasan RAPBD 2022 Kota Bogor antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor masih berjalan alot.
Pasalnya, Banggar DPRD Kota Bogor belum menyepakati RAPBD 2022 perihal program prioritas yang akan dituangkan, termasuk besaran anggaran alokasi untuk program-program tersebut.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, belum ada kesepakatan atas seluruh postur RAPBD 2022. Sehingga rencananya akan dilakukan rapat penajaman rasionalisasi pada Kamis (25/11/21).
Politisi PKS itu mengapresiasi sudah seimbangnya belanja dan pendapatan di dalam RAPBD 2022 melalui pemangkasan (rasionalisasi) belanja daerah.
“Tapi kami belum menyetujui penuh, karena kami belum punya pandangan yang sama tentang rencana pemangkasan beberapa program prioritas, padahal program tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ucapnya, Senin (24/11/21).
Salah satu program prioritas yang diusulkan dikurangi TAPD adalah terkait jumlah bantuan RTLH. Dari rencana semula sebanyak 4.500 menjadi 3.500 penerima.
“Salah satu hal yang krusial adalah terkait anggaran RTLH. Banyak warga yang membutuhkan. Mendesak dianggarkan, sementara anggaran untuk infrastruktur tengah kota ataupun pembebasan lahan yang belum jelas urgensinya seharusnya dapat ditunda,” jelasnya.
Atang juga meminta kepada TAPD agar beberapa program prioritas tidak di rasionalisasi, mulai penyelesaian Masjid Agung, pembangunan sekolah baru (SD dan SMP), rehabilitasi gedung sekolah rusak, iuran BPJS warga miskin.
“Juga beasiswa, penanganan covid, honor guru ngaji, dana fasilitasi disabilitas, jalan Indobaso, penanggulangan banjir, dan infrastruktur wilayah harus diutamakan dan tidak dipangkas,” tegasnya
Senada, Wakil Ketua 1 Jenal Muttaqin menilai program prioritas jangan dipangkas. Kalau prioritas, harusnya diperkuat. Dan pemerintah juga harus yakin pendapatan akan naik.
“Untuk membiayai belanja prioritas. Jangan sampai pandemi covid-19 selalu jadi alasan. Kita harus optimis di tahun 2022,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata, meminta agar TAPD Kota Bogor kembali merumuskan rasionalisasi anggaran tanpa harus memotong pos anggaran RTLH.
Sebab menurutnya, anggaran untuk pembangunan RTLH merupakan salah satu pos esensial yang harus dijaga karena programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saya minta RTLH tetap bisa dipertahankan 4000 rumah dan sesuai target bahwa dalam lima tahun itu kita bisa menyentuh 20 ribu rumah. Jadi saya minta anggarannya jangan dipangkas,” katanya.
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga menyinggung soal rencana adanya rasionalisasi RTLH sebanyak 1.000 rumah. Ia meminta agar sebelum melakukan rasionalisasi, TAPD memberikan informasi terlebih dahulu kepada DPRD Kota Bogor wilayah mana saja yang akan dirasionalisasi.
“Kami berharap informasi ini lebih awal diberikam ke kami. Kami berharap itu tidak dilakukan, apalagi kalau dikaitkan dengan program kerja walikota kan untuk mengurangi RTLH,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota Banggar, Zaenul Mutaqin menyoal pos anggaran yang tertuang didalam APBD 2022. Dimana masih adanya prioritas anggaran untuk pembangunan pedestarian yang mencapai puluhan miliar.
“Saya tidak menanyakan pedestarian mana dan nilainya berapa. Tapi ketika Pemkot Bogor memasukan pos anggaran pedestarian didalam skala prioritas membuat saya prihatin. Karena lebih baik anggaran tersebut dialihkan untuk membangun kantor kelurahan yang diketahui masih ada yang ngontrak,” pungkasnya. (Fik)
Discussion about this post