BogorOne.co.id | Kota Bogor – Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Tohari menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026). Dalam kegiatan tersebut, Endang menyampaikan berbagai isu strategis di sektor pertanian, mulai dari pemberantasan mafia beras, perlindungan petani, hingga upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Pada kesempatan itu, Endang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui dukungan anggaran dan pengawasan yang lebih optimal. Ia menilai praktik mafia beras masih menjadi tantangan serius karena telah berlangsung lama dan merugikan petani maupun konsumen.
Menurut Endang, Komisi IV DPR RI juga turut mendukung langkah pemerintah dengan menyampaikan berbagai informasi dan masukan kepada kementerian terkait guna mempercepat penanganan praktik mafia beras.
“Kita mendorong Kementerian Pertanian dengan memberikan anggaran yang cukup, pengawasan. Kemudian kita meng-counter dengan ikut memberikan nama-nama dari mafia-mafia beras itu. Karena memang itu yang mencelakakan kita dan itu sudah mengakar,” kata Endang.
BERITA LAINNYA
Dalam dialog bersama peserta kegiatan, Endang menyoroti praktik ijon yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Menurut dia, penguatan koperasi petani perlu dilakukan agar petani memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dan tidak bergantung kepada tengkulak.
Selain itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, untuk turut mengawasi distribusi dan stabilitas harga beras di pasaran. Endang menyebut pemerintah juga telah membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan mafia beras sebagai bagian dari upaya menjaga tata niaga pangan yang sehat.
Pada kesempatan yang sama, Endang memaparkan berbagai program dan pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPR RI melalui rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian maupun kunjungan lapangan ke sentra-sentra pertanian.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Endang juga menyoroti pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian. Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan yang semakin masif perlu dikendalikan agar produksi pangan tetap terjaga.
“Karena tanahnya sudah habis untuk perumahan dan industri, kita juga mendorong pembuatan peraturan daerah melalui wali kota untuk mengurangi izin-izin lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk industri dan perumahan,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Endang memastikan kondisi ketahanan pangan nasional saat ini masih terjaga. Menurut dia, cadangan beras pemerintah yang disimpan oleh Bulog merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis pangan global akibat perubahan iklim.
Ia menambahkan, ketersediaan pangan di Kota Bogor hingga saat ini masih dalam kondisi aman, namun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tantangan sektor pangan ke depan semakin kompleks.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post