BogorOne.co.id | Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah nasional meski menuai kritik dan penolakan dari sejumlah pihak.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (2/7/2025), Fadli mengatakan proyek tersebut bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Ia menyebut penulisan sejarah sudah dimulai sejak era Orde Baru melalui program yang dikelola Kementerian Kebudayaan.
“Penulisan sejarah ini merupakan sebuah program, bukan satu program baru tetapi program kelanjutan,” kata Fadli dikutip dari beritasatu.com
Ia menjelaskan, pada masa Orde Baru, pemerintah telah melakukan penulisan sejarah yang mencakup berbagai peristiwa penting, termasuk pelaksanaan pemilu. Namun sejak terakhir kali dilakukan pada 1976–1977, pembaruan belum dilakukan secara menyeluruh.
“Di era Abdurrahman Wahid, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi belum ada,” ungkapnya.
Fadli juga menyinggung keberadaan Direktorat Sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan sebagai salah satu alasan perlunya proyek ini dilanjutkan.
“Kita selalu mengutip founding father Bung Karno, ‘jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’, jadi sejarah harus ditulis atau lupakan saja,” ujarnya.
Menurut Fadli, proyek ini penting untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa. Ia menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengedepankan perspektif Indonesia sentris.
“Kalau perspektif Indonesia sentris mengutamakan kepentingan nasional, berbeda dengan kepentingan kolonial atau Belanda,” katanya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post