BogorOne.co.id | Kota Bogor – Terciptanya kluster Covid-19 di DPRD Kota Bogor, menjadi perhatian serius. Salah satunya dari Korp Alumni HMI (KAHMI), yang meminta wakil rakyat menyetop kegiatan kunjungan kerja (kunker) selama Pandemi.
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah KAHMI, Dwi Arsywendo meminta dan menyarankan agar legislatif menghentikan sementara giat kunker hingga situasi mereda.
Menurutnya, kunker ke luar kota sangat berisiko untuk dilakukan lantaran jumlah kasus positif yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Sementara di sisi lain, Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit juga meningkat.
“Bahkan, sempat terjadi antrean ambulance di RSUD Kota Bogor. Jumlah tenaga kesehatan (nakes) pun sangat terbatas. Jadi situasi ini sangat bahaya,” ungkap Dwi, Kamis (24/06/21).
Tak hanya dewan, tetapi dirinya juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak perjalanan dinas untuk sementara waktu. Hal itu guna menghindari terjadinya klaster baru.
“Kalaupun ingin mempelajari sesuatu untuk dirumuskan menjadi kebijakan, kan itu bisa via daring, teknologi sekarang semakin canggih,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman mengatakan bahwa kunker wakil rakyat bersifat tentatif dan situasional. “Kalau kunker itu, jadwalnya tidak dapat dipastikan karena sifatnya tentatif dan situasional,” ungkapnya.
Diakuinya, bahwa agenda kunker dirumuskan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD melalui mekanisme rapat. Setelah itu, diserahkan kepada Sekretariat DPRD untuk difollow up. “Sekretariat DPRD tugasnya memfasilitasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri,” jelas Boris.
Sebelumnya, ada tiga anggota DPRD Kota Bogor yang positif Covid-19, dan 25 orang lainnya yang terdiri dari legislator dab pegawai Sekretariat DPRD menjadi kontak erat.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku belum dapat memastikan darimana para legislator bisa terpapar virus corona. “Kalau secara tracing kita belum bisa memastikan, karena namanya covid ini bisa terpapar dimana saja,” kata Atang.
Dia juga mengaku, bahwa mobilitas anggota dewan tinggi. “Ada kunjungan kerja, rapat, sidak, pertemuan dengan warga dan juga di sarana prasarana publik, sehingga belum bisa dipastikan,” ujar Atang.
Menurut Atang, dari tiga kasus positif beserta kontak eratnya, tidak semuanya berasal dari Komisi I. “Ada juga dari Komisi IV dan pansus. Karena tidak dalam satu rombongan komisi sehingga ini bisa terpapar dimana saja,” ungkapnya.
Atang mengatakan, terakhir kali anggota dewan melaksanakan kunker ke Semarang, Jawa Tengah. “Kita lebih banyak kunjungan di seputaran Jawa barat. Kalaupun di Jawa Tengah hanya di beberapa daerah perbatasan antara Jawa tengah dan Jawa barat. Paling jauh kemarin ke Semarang,” jelasnya.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan DPRD selalu mengedepankan protokol kesehatan (prokes) 5M. Setiap mau rapat, kunker, sidak, diskusi dengan warga.
“Ya, ataupun pengawasan pembangunan selalu mengedepankan prokes. Kasus ini sudah menjadi warning bagi kita untuk lebih berhati-hati dan segera melakukan langkah cepat,” tambah dia.
Atang juga mengaku tidak tahu bahwa dalam sebulan kedepan ada kegiatan Kunker atau tidak, kerena menurutnya penjadwalan bisasnya dilakukan sebulan sebelumnya. “Kita belum tahu penjadwalan sebulan ke depan seperti apa,” tandas Atang. (Fry)
Discussion about this post