BogorOne.co.id | Jakarta – Seruan penghentian ekspansi ritel modern mengemuka di parlemen. Pemerintah didorong menghentikan pemberian izin minimarket berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret, jika koperasi desa Merah Putih mulai berjalan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pemerintah perlu bersikap tegas untuk melindungi ekonomi desa. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR pada 21 November 2025, ia mengatakan ekspansi ritel modern selama ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menggerus kemandirian usaha desa.
“Buat apa kita membangun kopdes, tetapi Alfamart dan Indomaret terus merajalela. Itu artinya tidak adil,” kata Yandri dikutip dari beritasatu.com, Sabtu, 21 Februari 2026.
Menurut dia, dominasi lebih dari 20 ribu gerai ritel modern menunjukkan kekuatan ekonomi yang besar dan berpotensi menciptakan praktik monopoli. Jika koperasi desa didorong menjadi tulang punggung ekonomi desa, kata dia, kebijakan perizinan ritel modern perlu dikaji ulang.
“Kopdes jalan, Alfamart dan Indomaret cukup sampai di situ,” ujarnya.
Pernyataan Yandri mendapat tanggapan Ketua Komisi V DPR Lasarus. Ia menilai, meski dana desa dan pembangunan infrastruktur telah digelontorkan dalam jumlah besar, tingkat kemiskinan desa masih relatif tinggi dan penurunannya berjalan lambat.
Menurut Lasarus, persoalan desa tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga menyangkut akses peluang ekonomi, kualitas sumber daya manusia, permodalan, hingga faktor kekuasaan yang memengaruhi distribusi kesempatan usaha.
“Karena itu saya berharap, Pak Menteri harus ada roadmap untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini,” kata Lasarus.
Ia mengingatkan, kebijakan tersebut berpotensi memicu resistensi dari pelaku usaha besar. Namun, ia menegaskan pemerintah dan DPR perlu solid jika ingin mengambil langkah yang diklaim berpihak pada kepentingan masyarakat desa.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post