BogorOne.co.id | Jakarta – Gubernur Jabar (Jawa Barat) Dedi Mulyadi kembali mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan. Setelah menerapkan barak militer bagi siswa yang dianggap nakal dan pemberlakuan jam malam, kini ia melarang sekolah di wilayahnya memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.
Larangan ini menuai kritik dari pengamat pendidikan Doni Koesoema. Ia menilai tidak ada yang salah dengan pemberian PR oleh guru kepada murid, asalkan dilakukan dengan benar.
“PR itu membantu menyadarkan orang tua pentingnya pendampingan di rumah. KDM sudah lakukan sosialisasi itu belum ke orang tua? Jangan karena dengar dari satu pihak kemudian PR dihapus, kan enggak benar kebijakan itu menurut saya,” tegas Doni dikutip dari beritasatu.com, Kamis (5/6/2025).
Menurut Doni, alasan Dedi melarang PR hanya karena tugas-tugas itu dikerjakan oleh orang tua siswa adalah pemahaman yang keliru. Ia menekankan bahwa fungsi PR adalah sebagai bentuk pengulangan pembelajaran di sekolah.
“Yang menjadi masalah adalah PR tidak dilakukan dengan baik, jadi tidak ada yang salah dengan PR-nya. Yang salah itu orang tua tidak sadar kalau PR itu buat anak, buat melatih anak,” katanya.
“Kalau tidak ada komunikasi yang baik, orang tua yang mengerjakan PR dan terkadang guru juga memberikan PR terlalu banyak. Itu yang harus diatur,” tambahnya.
Doni menjelaskan, PR memiliki peran penting dalam proses pendidikan karena dapat mendorong keterlibatan orang tua. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut ditinjau ulang dan diiringi dengan sosialisasi yang tepat kepada orang tua.
“PR itu tetap ada fungsinya, jadi kalau PR yang salah dikerjakan ya harus disosialisasikan ke orang tua. Gunanya PR itu apa? PR kan bantu anak belajar,” ucapnya.
Tak hanya soal PR, Doni juga mengkritisi kebijakan Dedi Mulyadi terkait penerapan barak militer bagi siswa yang bermasalah secara perilaku. Ia menilai pendekatan militeristik berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi anak.
“Begitu mereka balik ke sekolah, mereka akan dicap. Relasi sosial akan berubah. Mereka bisa dikucilkan. Belum lagi dampak psikologis jangka panjang kalau tidak ada pendampingan,” pungkasnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post