BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penghentian rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Sikap tersebut merespons arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena berpotensi menambah beban belanja pegawai daerah.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor siap menjalankan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk terkait pengelolaan tenaga honorer.
“Pemkab Bogor akan selalu menyesuaikan dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Rudy, Rabu, 10 Juni 2026.
BERITA LAINNYA
Menurut dia, kebijakan daerah harus selaras dengan arahan pemerintah pusat sebagai bagian dari sinergi penyelenggaraan pemerintahan.
Di sisi lain, Pemkab Bogor saat ini memprioritaskan penyelesaian status tenaga paruh waktu yang direncanakan dialihkan menjadi pegawai penuh waktu. Rudy mengatakan proses tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah sebelum menerapkan kebijakan kepegawaian lainnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah pusat menerbitkan kebijakan lanjutan mengenai pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu, Pemkab Bogor siap melaksanakannya dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Rudy juga memastikan hak-hak pegawai tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, pembayaran gaji pegawai akan tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, sekitar 9.000 tenaga paruh waktu yang telah dilantik menjadi pegawai penuh waktu akan tetap mendapat perhatian dalam pengelolaan kepegawaian daerah.
“Pemkab Bogor berkomitmen menjalankan kebijakan pusat, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk pengangkatan pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu, kami siap melaksanakannya,” ujar Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor menilai penyesuaian kebijakan kepegawaian dengan arahan pemerintah pusat diperlukan untuk menjaga tata kelola aparatur yang lebih tertata sekaligus memastikan keberlanjutan kondisi keuangan daerah.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post