BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara berikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Politisi Gerindra itu menegaskan, capaian tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra, Jumat 20 Februari 2026.
Menurut dia, bahwa capaian tersebut berjalan seiring dengan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) serta Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BERITA LAINNYA
“Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya sistem pencegahan korupsi, pengawasan internal, serta pembentukan budaya kerja birokrasi yang berintegritas,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) ASN Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan signifikan dengan meraih skor 91, sementara Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 mencatatkan skor 73,8 yang menjadikannya yang terbaik di Jawa Barat dan berhasil keluar dari zona merah.
Capaian ini mencerminkan penguatan integritas dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan di Kabupaten Bogor tahun 2025.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi capaian tersebut, seraya menekankan bahwa peningkatan skor integritas menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin Pak Bupati Rudy Susmanto, karena ini bisa memperbaiki integritas,” ujarnya.
Ditempat berbeda Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, evaluasi KPK menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah. Dirinya mengaku terbuka terhadap evaluasi dan pendampingan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan langkah-langkah pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor semakin sehat dan bersih,” kata Rudy.
Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan berbagai langkah pembenahan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, hingga optimalisasi fungsi pengawasan di seluruh perangkat daerah.
Selain itu juga evaluasi berkala dan digitalisasi proses administrasi menjadi bagian dari strategi untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi kerja.
Sejalan dengan itu, transformasi digital pemerintahan terus dipercepat. Jaringan intra pemerintah kini telah menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah terluar seperti Cariu hingga Jasinga.
“Integrasi sistem berbasis digital tersebut memungkinkan koordinasi lintas perangkat daerah berjalan lebih efektif serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : Muttaqien
Discussion about this post