BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pemkot Bogor berencana memindahkan pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan setelah mendapat hibah aset lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas total 10,2 hektar dari Pemerintah Pusat melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, untuk di tahun 2022 pemindahan itu akan masuk dalam perencanaan sehingga paling cepat pembangunannya di tahun 2023.
“Nanti kita akan bersama-sama dengan dewan membahas perencanaannya gimana, penganggarannya dan pembangunannya seperti apa,” kata Bima di Balai Kota Bogor, Kamis (25/11/21).
Menurut dia, bahwa saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses hibah beberapa lahan eks BLBI untuk Pemkot Bogor.
Hibah lahan eks BLBI tersebut berupa bidang tanah seluas 6 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, 3,35 hektar di Kelurahan Empang, Bogor Selatan dan 6 bidang tanah lainnya dengan total 9.790 meter persegi di kawasan Jalan R3.
Dijelaskan Politisi PAN itu, bahwa lahan tersebut memiliki nilai aset keseluruhan sebesar Rp 345,7 miliar. Dan untuk lokasi pusat pemerintahan disiapkan dilahan seluas 6 hektar di Katulampa.
“Ya, sehingga nanti Balai Kota dan Kantor Pemerintahan lebih terintegrasi dan ramah lingkungan,” jelasnya.
“Insya Allah sesuai dengan konsep perencanaan kota, akan mengurangi beban pusat Kota Bogor di kawasan Istana dan Kebun Raya dan menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan pusaka yang lestari,” tambahnya.
Bima menjelaskan, rencana pembangunan Pusat Pemerintahan Kota Bogor sebetulnya bukan wacana baru, tetapi sudah sejak lama diwacanakan karena perkantoran eksisting tidak sesuai dengan perencanaan kota Bogor.
Masih kata dia, harus ada redistribusi fungsi ke pinggir. Karena kalau semua tetap di tengah akan parah di sini. Hal itu untuk selamatkan Kebun Raya, pusat kota menjadi kota pusaka yang lestari, heritage dan green.
“Kira-kira begitu. Nanti kita rencanakan terintregasi, terpadu kalau sekarang kan dinas misah-misah. Ya, ada yang di Kayu Manis, ada yang di Bogor Selatan, ada yang di Tanah Sereal, misah-misah semuanya. Nanti di sana disatukan lebih praktis dan efisien,” jelasnya.
Bima menyatakan, Pusat Pemerintahan Kota Bogor yang baru menjadi model bagi green building atau gedung yang ramah lingkungan yang berkontribusi untuk mengurangi emisi. “Karena wilayahnya masih asri di sana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku akan membahas secara khusus terkait pemanfaatan lahan eks BLBI oleh Pemkot Bogor.
“Ada beberapa tempat, ada beberapa titik yang nantinya tentu aset ini akan sama-sama kita diskusikan rencana Pemkot (kedepan) seperti apa,” ujarnya.
Politisi PKS itu menambahkan, DPRD akan memberikan masukan termasuk kebutuhan sarana perkantoran publik yang representatif, aksesable dan bisa terjamah publik secara baik.
Kedua, terkait dengan pemanfaatan aset tersebut untuk bagaimana bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
“Sebetulnya aset kita ini banyak sekali di pemerintah kota Bogor, masalahnya adalah dibukti kepemilikan hak yang kedua adalah bukti administrasinya,” imbuhnya.
Atang berharap, tambahan aset yang diberikan oleh kementerian Keuangan yang berupa bekas aset BLBI ini betul betul bisa dimanfaatkan secara penuh untuk kepentingan sarana publik, sarana layanan publik dan juga aktivitas ekonomi. (Fik)
Discussion about this post