BogorOne.co.id | Kota Bogor – Stigma bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hanya menjadi tempat belajar bagi anak putus sekolah mulai bergeser. Di Kota Bogor, lembaga pendidikan kesetaraan itu kini diminati kalangan yang lebih beragam, termasuk keluarga menengah ke atas, calon atlet, hingga peserta didik yang memilih sistem pembelajaran fleksibel.
Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Forum Komunikasi PKBM Kota Bogor Hasan mengatakan, saat ini terdapat 52 PKBM di Kota Bogor. Sebanyak 48 di antaranya telah menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan.
Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 3.423 peserta didik Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan lulus serta menerima ijazah. Menurut Hasan, capaian itu menunjukkan pendidikan kesetaraan semakin diterima masyarakat.
“Program PKBM memang menjadi salah satu garda terdepan dalam menangani anak-anak yang tidak bersekolah. Saat ini kami juga terus membangun kerja sama dengan PKK, kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Pendidikan agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan pendidikan,” kata Hasan, Senin (27/7/2026).
BERITA LAINNYA
Meski tetap menjalankan fungsi utama sebagai penyelenggara pendidikan bagi warga yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan formal, PKBM kini melayani kebutuhan kelompok yang lebih luas.
Hasan mencontohkan PKBM Citra Pakuan yang dikelolanya. Lembaga itu memiliki sekitar 350 peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan kesetaraan dengan dukungan 21 tenaga pendidik. Sebagian peserta didiknya berasal dari keluarga menengah ke atas yang memilih pola belajar lebih fleksibel, baik melalui pertemuan tatap muka terbatas maupun pembelajaran daring.
“Minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan sangat besar, terutama dari kalangan menengah ke atas. Mereka lebih menyukai model pembelajaran seperti homeschooling berbasis pondok maupun online sehingga bisa menggunakan guru-guru khusus dan lingkungan pergaulan anak lebih terjaga,” ujar Hasan.
Selain itu, pendidikan kesetaraan juga menjadi pilihan calon atlet yang membutuhkan jadwal belajar menyesuaikan agenda latihan dan kompetisi. Menurut Hasan, fleksibilitas tersebut tidak mengurangi kualitas pembelajaran karena seluruh PKBM tetap mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah, mulai dari penyusunan modul, perangkat pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar.
PKBM juga memperkuat pendidikan keterampilan. Di PKBM Citra Pakuan, misalnya, peserta didik dapat mengikuti pelatihan komputer, tata boga, tata kecantikan, dan menjahit sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri.
“Kami tidak ingin lulusan PKBM hanya memperoleh ijazah. Mereka juga harus memiliki keterampilan sehingga setelah lulus mampu bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri,” kata Hasan.
Ia menambahkan, kualitas lulusan pendidikan kesetaraan terus meningkat. Sejumlah lulusan Paket C diterima di perguruan tinggi negeri, Universitas Terbuka, bahkan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
“Alhamdulillah, banyak lulusan kesetaraan yang lolos ke perguruan tinggi negeri maupun universitas di luar negeri. Mereka dan orang tuanya memang sudah mempersiapkan semuanya dengan matang,” ujarnya.
Hasan menilai capaian tersebut memperlihatkan pendidikan kesetaraan tidak lagi layak dipandang sebagai pilihan kedua. Ia berharap setiap PKBM di Kota Bogor dapat memiliki program unggulan masing-masing, baik di bidang bahasa, keterampilan, maupun kewirausahaan, sehingga mampu menjadi alternatif pendidikan yang semakin diminati masyarakat.
Perubahan persepsi terhadap PKBM juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Dalam momentum Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Pemkot Bogor merekrut 848 warga putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan melalui PKBM pada tahun ajaran 2026/2027.
Pada tahun ajaran sebelumnya, sebanyak 3.423 peserta didik dinyatakan lulus dan menerima ijazah Paket A, Paket B, maupun Paket C. Capaian itu ditampilkan dalam Gebyar PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan ijazah pendidikan kesetaraan memiliki legalitas yang sama dengan pendidikan formal. Lulusan Paket A, Paket B, dan Paket C dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“PKBM tidak lagi dipandang sebelah mata. Melalui Gebyar PKBM ini kita melihat berbagai penampilan, UMKM binaan, bahkan lulusannya ada yang melanjutkan ke beberapa universitas. Artinya, pendidikan Paket A sampai Paket C itu legal, diakui pemerintah, dan mampu bersaing,” kata Jenal.
Menurut Jenal, PKBM menjadi salah satu instrumen penting untuk menekan angka anak putus sekolah di Kota Bogor. Pemerintah bersama Forum Komunikasi PKBM, kecamatan, dan Dinas Pendidikan terus melakukan jemput bola agar warga yang sempat berhenti sekolah dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
“Ternyata persoalannya bukan hanya keaktifan warga, tetapi juga dukungan orang tua yang sangat berpengaruh. Ada anak yang ingin sekolah, tetapi orang tuanya tidak mendukung, baik karena faktor ekonomi maupun jarak sekolah yang cukup jauh,” ujar Jenal.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post