BogorOne.co.id | Kota Bogor –Komisi IV DPRD Kota Bogor sikapi kasus kekerasan dikalangan pelajar yang mengakibatkan “AS” siswa SMK Bina Warga, Kota Bogor meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam, Jumat 10 Maret 2023.
Ketua Komisi IV, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan bahwa maraknya aksi kekerasan antar siswa merupakan PR bersama.
Namun, lantaran kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah daerah sulit berkomunikasi serta berkoordinasi.
“Kita mau kordinasi dan komunikasi saja sulit sama KCD Wilayah Bogor. Karena, mereka merasa anggaran dan pelaporan mereka langsung ke propinsi,” kata Saeful Bakhri, Senin 13 Maret 2023.
Dia mengatakan, bahwa Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) sebagai perwakilan pemerintah Jawa Barat harus membuka ruang komunikasi dan diskusi, sebab biar bagaimanapun siswa di dalamnya berdomisili di daerah.
“Ini yang perlu mendapat perhatian bersama agar kebijakan kewenangan ini dikembalikan ke Kabupaten Kota,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Gus M itu juga mengatakan, bahwa dalam hal ini masyarakat juga memegang peran yang sangat penting, terutama memberikan lingkungan tumbuh kembang yang baik bagi anak.
“Kunci utama permasalahan yang terjadi pada anak adalah dalam pola pengasuhan di keluarga,” ucap Gus M.
Dijelaskan Politisi PPP itu, ketika visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah keluarga, maka masih banyak PR dalam menguatkan peran keluarga agar memiliki ketahanan fungsi.
Sebab lanjut dia, bila merujuk Undang Undang adalah anak adalah seseorang yang berusia 0 sampai dengan sebelum 18 tahun.
“Nah, apabila berbicara tentang Kota Layak Anak maka sasarannya adalah anak dari masih dalam kandungan, bayi, balita, SD, SMP dan SMA. Dimana, mereka dipastikan atas pemenuhan hak dan perlindungannya,” tegasnya.
Hal itu dilakukan agar pelajar tidak mengarah pada kriminalitas.
“Tentunya, harus berbicara secara komperhensif dan ini menjadi tanggung jawab di semua lingkungan tersebut, tidak boleh ada celah kosong dengan pengasuhan yang semestinya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gus M juga meminta agar Disdik bersama KCD membuat inovasi dengan memasukan pendidikan karakter dalam pembelajaran dengan menggandeng kepolisian dan TNI.
“Saya menilai kekerasan antar siswa ini terjadi karena tidak adanya karakter building, sehingga mayoritas siswa kebablasan,” ucapnya.
Gus M juga menyebut bahwa penutupan sekolah yang kerap tawuran bukanlah solusi. Sebab, biar bagaimanapun dunia pendidikan masih butuh sentuhan swasta, mengingat minimnya jumlah sekolah negeri.
Sebelumnya, Wali Kota Bima Arya meminta agar kewenangan SMA atau SMK kembali diserahkan ke pemerintah daerah. Dengan demikian, tindakan tegas berupa penutupan hingga sekolah yang siswasnya kerap tawuran tak bisa menerima murid lagi.
“Anaknya juga harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” ucap Bima, baru-baru ini.
Menurut dia, kasus pembacokan yang menimpa pelajar di Kota Bogor dikarenakan adanya pola yang sama dari sekolah-sekolah yang rawan. Kemudian terkait dengan hal-hal yang tidak subtantif.
“Seperti masalah eksitensi, pergaulan dan ego kelompok dan saya dari dulu menginginkan sebetulnya pemerintah Kota lebih punya kewenangan agar bisa lebih tegas, karena saat ini kewenangan SMA dan SMK ada di Provinsi,” tandasnya. (Fry)
Discussion about this post