BogorOne.co.id I Kota Bogor – Rencana pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Bogor hingga saay ini belum ada kepastian kapan waktunya, namun Dinas Pendidikan (Disdik) sudah melakukan sosialisasi persiapan yang harus disiapkan disetiap sekolah yang melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara normal.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin mengatakan, pihaknya masih terus melakukan sosialisasi persiapan yang harus disiapkan oleh sekolah dan para orangtua jika anaknya kembali melakukan sekolah tatap muka.
Menurut Fahrudin ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka. “Ada dua hal, infrastruktur sarana dan prasarana kemudian pembiasannya,” kata Kadisdik saat dikonfirnasi di Gedung DPRD, Senin (21/12).
Masih kata Fahmi, sapaan akrabnya Kadisdik Kota Bogor itu, untuk pembiasaan yang harus dibiasakan adalah kedisiplinan anak untuk mematuhi protokol kesehatan. “Kalau anak enggak biasa pakai masker nanti capek juga disekolah ya, jadi harus dibiasakan,” ungkap dia.
Menurut Fahmi, tak hanya anak didik, namun juga untuk guru harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehtan.
Lalu untuk pihak sekolah yang harus disiapkan adalah sarana prasarana protokol kesehatan.
Saat ini kata Fahrudin pihaknya belum memiliki data secara keseluruhan sekolah yang mengajukan pembelajaran tatap muka. Karena diakhir bulan Desember hingga Januari pihaknya akan melakukan sosialisasi dan verivikasi.
“Nanti dari hasil verivikasi itu kita punya data sekolah mana yang sudah siap dan sekolah mana yang belum, nanti sekolah sekolah yang sudah siap itu dikonfirmasi apakah akan membuka tatap muka atau tidak,” jelas dia.
Untuk itu, Disdik akan melakukan verifikasi melalui data Dapodik berapa jumlah orangtuan yang setuju dengan pembelajaran tatap muka. Meski demikian kata Fahrudin semua keputusan ada di Pemerintah Daerah.
“Iya nanti diputuskan oleh pak wali, apakah situasinya memungkinkan atau tidak untuk pembelajaran tatap muka,” ujarnya.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, untuk pelaksanaan KBM tatap muka, maka sarana dan prasarana (sarpras) dan keamanan harus diutamakan. “Pemkot Bogor harus menjamin keamanan siswa dan tenaga pendidik dari penyebaran Covid-19, apabila sekolah tatap muka tetap diterapkan. Jangan sampai, malah muncul klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta Disdik agar dapat mengukur KBM di dalam kelas nantinya. Sebab kata dia, skema parsial yang akan diterapkan kepada siswa nanti, kemungkinan besar materi yang disampaikan tidak akan merata ke semua murid. “Ini perlu konsep, berapa jumlah siswa di dalam kelas yang diterapkan? Ini harus jelas. Seperti apa materinya juga perlu disosialisasikan,” ujarnya.
Menurut pria yang berlatar belakang pengusaha itu. Dirinya meminta laporan pola pembelajaran dan pencapaian tatanan pelaksanaan di sektor pendidikan, yang dilaksanakan Disdik. Karena Komisi IV perlu mendapat informasi dari evaluasi capaian pembelajaran selama masa karantina dengan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau online learning, yang dilaksanakan pada seluruh tingkatan pendidikan
“Kita perlu mengetahui, apa sudah dilakukan dan seperti apa hasilnya? Apakah merata sebarannya di seluruh jenjang sekolah dalam melaksanakan online learning ini. Lalu bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan pembelajarannya, serta bagaimana Disdik mempersiapkan tatanan sektor pendidikan tatap muka nanti,” tambahnya.
Sebelumnya, Kota Bogor resmi membolehkan pembelajaran tatap muka pada awal 2021 nanti. Hal itu disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya setelah menggelar rapat koordinasi di Balai Kota Bogor, kemarin (21/11).
Hal itu merupakan tjndaklanjut dari arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di sekolah melalui rapat koordinasi yang diikuti Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor. (Sgh)
Discussion about this post