BogorOne.co.id | Kota Bogor – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) komitmen melakukan pengawasan terhadap program sawit yang digulirkan pemerintah yang notabenya dibiayai duit rakyat.
Hal itu diungkapkan dalam diskusi awal pertemuan nasional bertajuk Strategi Mengimplementasikan Roadmap Petani Mandiri Menuju Sertifikasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang digelar di Hotel Permata Bogor, Rabu (27/11/21).
Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan, bahwa kegiatan tersebut untuk membahasa sawit rakyat. Pihaknya mengajak KPK untuk bersama sama melakukan pengawasan terhadap program sawit yang saat ini digulirkan pemerintah.
Dia menjelaskan, kalau misalnya realisasi dari program itu sangat minim di daerah, tentunya ada kebijakan dan pengawasan yang patut dipertanyakan atau sangat lemah.
BERITA LAINNYA
“Kita mengajak KPK untuk perlu memperhatikan dan memperkuat istitusi agar ada proses lencegahan kedepan aspek-aspek yang korupsi itu,” katanya.
Dijelaskanya bahwan Program Sawit menggunakan uang negara dipungut dari pajak eksport kurang lebih mencapai Rp100 Triliun, sementara lembaga yang mengelola dana ini belum terlalu kuat.
“Ya, komite pengarahnya ini ada beberapa menteri, ada konglomerat kemudian di dewan pengawasnya anak buah para menteri. Jadi gimana anak buah mengawasi menteri-menterinya sementara dana ini besar sekali,” ungkap dia.
Berdasarkan data yang dimilikinya, bahwa luasan sawit di Indonesia itu ada 16,3 juta hektare, dari 16,3 juta hektare itu ada kurang lebih 6,7 hektare.
Sejauh ini kata dia, perkebunan rakyat banyak masalah baik soal sawit dalam kawasan hutan, masalah konflik dan itu mendorong siapaun pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola sawit.
“Saya kira KPK itu sejak dulu ikut berkontribusi memperbaiki tata kelola sawit melalui pembenahan beberapa regulasi,” tuturnya.
Menurut dia, legalitas lahan itu seperti surat terdaftar budi daya (stbd), seperti yang dirinya berikan secara simbolik kepada petani yang diberikan oleh dinas.
“Memang belum ada dukungan penuh dari badan pengelola dana perkebunan sawit itu untuk mempercepat penerbitan stbd atau pun pengurusan setifikat lahan milik petani,” tandasnya.
Terakhir dia mengatakan, bahwa para petani sawit itu memang ada didalam kawasan hutan, tapi tidak banyak mestinya itu perlu ada pendataan secara menyeluruh sehingga bisa di identifikasi siapa yang dalam kawasan hutan dan siapa yang tidak.
Sementara Wakil Ketua KPK Dr lili Pintauli Siregar mengatakan, sejak tahun 2016 ada beberapa yang menjadi catatan KPK tentang lemahnya sistim pengendalian perizinan.
“Dulu ada GMPSDA memang aktif, mungkin sekarang belum aktif kembali atau sementara belum bisa mengaktifkan tetapi program cegah dan minitoring itu masih melakukan terkait dengan itu,” jelasnya.
Dan saat ini KPK tengah fokus ke lima provinsi terhadap bagaimana membuat kebijakan suatu peta diantaranya Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua.
“Kami harap ini bisa menyelsaikan tumpang tindih, ada orang dihutan antara kebun sawit dan tambang, jadi ini menjadi banyak kriminalisasi dilaporkan SPKS tentang bagaimana petani-petani sawit memjadi tersangka dan dipaksa untuk keluar,” paparnya.
Terkait soal pajak, KPK membaca juga, ternyata banyak para wajib pajak baik badan maupun perorangan itu menurun. Dan tentu itu tidak bisa sekedar KPK yang melakukan monitoring.
“Peran serta masyarakat termasuk SPKS bisa menyapaikan lalu mengajak diskusi dan kemudian bisa melakukan kajian apakah Permen atau aturan itu bisa benar atau tidak,” tambahnya.
“Jadi setelah diskusi dua hari, kami harap SPKS bisa mengirimkan bahan bahan itu kepada KPK untuk kemudain dilakukan kajian dan monitoring,” tandasnya. (Fry)
Discussion about this post