BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai merasakan menyempitnya ruang fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus menyeleksi kembali program pembangunan yang telah masuk dalam visi dan misi kepala daerah.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengatakan penurunan TKD mulai terlihat sejak 2024 dan berlanjut hingga 2026.
Pada 2025, TKD Kabupaten Bogor masih berada di kisaran Rp6,3 triliun. Setahun kemudian, angkanya turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun.
“Tahun 2024 sudah kelihatan tanda-tanda penurunan. Di Kabupaten Bogor dari Rp6,3 triliun 2025 turun ke Rp6,1 triliun. Terus 2026 turun lagi menjadi Rp5,3 triliun. Hampir Rp1 triliun turunnya dari 2025 ke 2026,” ujar Wildan, Rabu, 23 September 2026.
BERITA LAINNYA
Tekanan terhadap fiskal daerah tidak hanya berasal dari TKD. DBH yang diterima Kabupaten Bogor juga menyusut tajam. Pada 2025, DBH masih sekitar Rp600 miliar. Tahun ini, nilainya hanya sekitar Rp200 miliar.
“DBH dari Rp600 miliar 2025, 2026 cuma Rp200 miliar. Hilang Rp400 miliar. Itu yang agak membuat sesak dari sisi kemampuan fiskal kita jadi terbatas,” kata Wildan.
Penyusutan juga terjadi pada dana desa. Dukungan pemerintah pusat yang sebelumnya sekitar Rp500 miliar kini disebut hanya berada di kisaran Rp150 miliar.
Meski begitu, Pemkab Bogor masih memiliki sejumlah sumber pendanaan untuk menopang pembangunan desa, antara lain Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Keterbatasan tersebut membuat Pemkab Bogor harus menghitung ulang kemampuan anggaran untuk menjalankan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Efisiensi menjadi salah satu pilihan. Pemerintah daerah memangkas sejumlah belanja, mulai dari perjalanan dinas, alat tulis kantor hingga biaya akomodasi.
Namun, penghematan belanja pemerintah ikut merambat ke sektor usaha. Industri perhotelan, misalnya, ikut kehilangan aktivitas karena kegiatan pemerintah yang menggunakan jasa hotel berkurang.
“Sekarang hotel kasihan, teman-teman PHRI kasihan, banyak yang dikurangi. Efeknya jadi ke mana-mana,” ujar Wildan.
Menurut Wildan, keterbatasan fiskal juga berpengaruh terhadap target pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
“Itu sangat memengaruhi target pencapaian visi misi Bogor Istimewa dan Gemilang,” katanya.
Karena itu, Pemkab Bogor mulai mencari sumber pendanaan di luar APBD. Salah satunya untuk program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pemerintah daerah menggandeng kementerian terkait agar target pembangunan sekitar 10 ribu rumah dapat dibiayai melalui sumber anggaran di luar APBD.
Langkah tersebut dianggap penting karena jika seluruh program RTLH dibebankan kepada APBD, pembangunan sekitar 1.700 rumah per tahun berpotensi menambah tekanan terhadap fiskal daerah.
Selain RTLH, Pemkab Bogor masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur lain, seperti peningkatan kualitas jalan serta pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Pemerintah daerah berharap setiap kecamatan memperoleh pembangunan infrastruktur prioritas. Namun, keterbatasan TKD, DBH, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber pendanaan lainnya membuat tidak semua kebutuhan dapat dikerjakan sekaligus.
“Akibatnya kita memilih keinginan dan kebutuhan SKPD. Efeknya ke situ, memilah mana yang benar-benar prioritas dan mana yang masuk RPJMD yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat kita utamakan,” tutur Wildan.
Di tengah menyusutnya transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber yang diandalkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Pemkab Bogor juga berharap pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pemangkasan TKD dan DBH yang berlangsung dalam dua tahun terakhir.
“Kita berharap tahun depan merubah kebijakan pusatnya juga,” ujar Wildan.
Untuk saat ini, pemerintah daerah menyatakan program prioritas tetap akan diupayakan berjalan. Pemkab Bogor akan mencari sumber pendanaan alternatif agar target pembangunan dalam visi dan misi kepala daerah tetap dapat direalisasikan.
“Untuk sementara ini kita masih survive. Walaupun di sana-sini ada efisiensi, untuk pencapaian target visi misi kita coba usahakan capai dengan Bupati, Wabup serta Sekda dari sumber pendanaan di luar pemerintah daerah,” kata Wildan.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post