BogorOne.co.id | Kota Bogor – Untuk menunjang kebijakan belajar jarak jauh dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama pandemi covid-19 yang selama ini dikeluhkan para orang tua murid karena mahalnya kuota internet, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana memasang Wifi gratis berbasis RW diseluruh wilayah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor Rahmat Hidayat mengaku, rencana tersebut saat ini masih dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor.
“Ya, tujuannya untuk membantu siswa miskin dalam mengikuti KBM via daring.
Sekarang masih dalam tahap pembahasan dengan Bapeda. Termasuk jumlah anggaran yang dibutuhkan sedang dihitung, dan apakah berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT) atau dari sumber lain,” ujar Rahmat, Rabu (5/8).
Selain itu, kata Rahmat, pihaknya sedang mempertimbangkan apakah WIFI tetap dipasang di 68 kantor kelurahan atau di 797 RW yang ada di Kota Bogor. “Sebab kalau dipasang di kantor kelurahan, dikhawatirkan menimbulkan kerumunan massa, yang bisa saja berakibat terhadap penyebaran Covid-19,” ungkapnya.
Rahmat menegaskan bahwa jaringan WIFI yang nantinya dipasang akan berbasis kepada fiber optic. “Makanya sekarang kami sedang berkomunikasi dengan pihak ketiga terkait hal tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama untuk memasang WIFI, untuk mengakomodir keluarga yang memiliki persoalan akses internet, agar masalahnya dapat segera terpecahkan.
“Teknisnya lagi disiapkan oleh Diskominfostandi. Saat Mendikbud ke Bogor saya sudah sampaikan ke beliau, nggak semua siap dengan akses internet,” kata Politisi PAN itu.
Hal itu disikapi serius Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri, dia juga mempertanyakan
kinerja Dinas Pendidikan (Disdik). Hal itu bukan tanpa alasan, tetapi karena hingga saat ini Disdik tidak punya database jumlah siswa yang tidak mampu dan sekolah yang telah mensubsidi kuota internet yang bersumber dari dana BOS.
“Mana database Disdik, soal berapa siswa yang tergolong tidak mampu, berapa warga yang tidak memliki perangkat untuk belajar daring serta berapa sekolah yang telah mensubsidi kuota dari dana BOS. Seharusnya itu semua jelas datanya,” tandas dia. (Asy)
Discussion about this post