BogorOne.co.id | Kota Bogor – Usai terjadi gelombang kemarahan para pedagang yang melakukan protes, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor mengizinkan pedagang non pangan berjualan mulai Kamis (22/07/21).
Keputusan tersebut diambil karena PPJ tak sanggup memberikan kompensasi bagi pedagang non pangan yang terimbas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.
Dirut Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengaku bahwa dirinya dilema, jika harus mengizinkan pedagang non pangan untuk kembali berjualan pada saat masih PPKM Darurat.
Lantaran, jika mengacu pada pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo sudah jelas, pedagang non pangan baru diizinkan berjualan nanti Senin (26/07/21).
BERITA LAINNYA
Akan tetapi lanjut pucuk pimpinan perusahaan plat merah itu, bahwa
realita di lapangan berbeda dan pedagang menuntut hingga menggelar demo.
Para pedagang melakukan aksi untuk meminta diakomodir mulai dari biaya sewa, hutang di bank serta membantu memberikan bantuan ke karyawan.
“Jadi begini, jujur saya rada dilema ya. Kaya teman-teman di Pasar Kebon Kembang itu kemarin sampai rusuh dan (memasang) spanduk dimana-mana bahkan mereka ribut nyari saya sampe kesini (Gedung Wanita),” kata Muzakkir, Kamis (22/07/21).
Untuk itu, pihaknya memanggil perwakilan para pedagang. “Akhirnya kemarin kita panggil perwakilan di tiap blok dari A sampai G dan kumpul bersama untuk mebahas baiknya bagaimana,” sambungnya.
Di pertemuan itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa sebagai pengelola tentu aturannya sudah jelas. Bahkan, ia mengaku secara jujur ke pedagang tidak bisa berbuat lebih dalam artian mengakomodir permintaan pedagang.
Akhirnya, dari hasil pertemuan itu disepakati pedagang non pangan diizinkan untuk berjualan di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat.
Akan tetapi, dengan catatan mengikuti poin-poin yang sudah disepakati bersama antara pedagang dan Perumda PPJ. Dan akhirnya mengerucut dan mereka memaksa untuk tetap berjualan.
“Kalau pun tidak dikasih izin oleh kami mereka nogotot untuk berjualan. Akhirnya kami melihat di sisi lapangan tidak kondusif dan ketika kami larang tetap berjualan kenapa kita tidak duduk bareng,” ujarnya
“Nah akhirnya kemarin kami dengan terpaksa mengakomodir (mengizinkan pedagang non pangan berjualan) dan muncul 10 point kesepakatan yang kita bisa pegang bersama,” ungkapnya.
Kalau bicara melanggar aturan PPKM Darurat, dituturkan Muzakkir, hal itu merupakan kesalahan bersama karena intruksi dari atas memang belum diizinkan untuk berjualan.
Akan tetapi, dari sisi pihaknya sebagai pengelola tentu kasian dengan pedagang. Ditambah, kebijakan PPKM Darurat yang awalnya diputuskan selesai pada Selasa (20/07/21) diperpanjang hingga Minggu (25/7/21).
“Walaupun (diperpanjang) 5 hari mereka ini sudah tidak bisa apa-apa. Tidak punya uang untuk beli makan. Ditambah kita juga tidak bisa menjamin memberikan kompensasi dan itu tidak mungkin kita lakukan,” ungakpnya.
Jadi, akhirnya mereka diberi ruang utnuk berjualan, tapi dengan prokes yang sangat-sangat ketat. “Bagi yang melanggar itu langsung digembok tanpa dikasih sp1 atau sp2 dan mereka bersepakat,” tandas Muzakkir. (Fry)
Discussion about this post