BogorOne.co.id | Jakarta – Sejumlah lembaga survei menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD layak dipertimbangkan. Skema tersebut dinilai dapat menekan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang selama ini membebani kandidat dan berpotensi mendorong praktik korupsi.
Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, mengatakan ongkos politik dalam pilkada langsung muncul sejak tahap pencalonan hingga kampanye dan praktik pembelian suara. Ia menyebut biaya besar sudah dikeluarkan kandidat sejak proses penjaringan di partai, meski belum tentu mendapatkan tiket untuk maju dalam kontestasi.
“Perjalanan pilkada langsung sejak 2005 menunjukkan biaya politik yang sangat tinggi, mulai dari proses kandidasi di partai, kampanye, hingga pembelian suara,” kata Yusak dikutip dari beritasatu.com, Rabu, 18 Februari 2026.
Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD kerap dikaitkan dengan efisiensi anggaran karena memangkas sejumlah tahapan pemilihan langsung. Dengan perubahan sistem tersebut, menurut dia, berbagai proses teknis yang memerlukan biaya besar dapat dikurangi.
“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” ujar Iwan.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah. Ia mengatakan konstitusi hanya mensyaratkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, tanpa secara eksplisit mewajibkan model pemilihan langsung.
“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung,” kata Dedi.
Menurut Dedi, sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi karena anggota dewan dipilih langsung oleh rakyat. Selain dinilai dapat menekan biaya politik, skema tersebut juga dianggap berpotensi meredam polarisasi sosial yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
Ia menilai pengalaman hampir dua dekade pilkada langsung menunjukkan kontestasi terbuka acap diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial. Situasi itu, kata dia, kerap memicu keterbelahan di masyarakat bahkan setelah pemilihan usai.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post