BogorOne.co.id | Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersiap membawa empat pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 ke meja persidangan. Sidang perkara yang menyoroti pemenuhan syarat pendidikan Gibran itu berpeluang digelar sebelum penghujung 2026.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, empat dari lima pengaduan yang diterima lembaganya telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan. Meski demikian, DKPP belum menentukan tanggal pemeriksaan.
“Iya (sidang memungkinkan digelar tahun ini),” kata Heddy, Selasa (17/11/2026).
Menurut Heddy, pemeriksaan awal terhadap lima pengaduan telah dilakukan. Hasilnya, empat laporan dinilai memenuhi ketentuan untuk disidangkan. DKPP kini menyiapkan penjadwalan perkara tersebut.
“Benar, dari lima pengaduan, empat memenuhi syarat. Segera akan kami jadwalkan sidang,” ujarnya.
Perkara ini tidak menempatkan Gibran sebagai pihak teradu. Fokus pemeriksaan DKPP adalah dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Dengan kata lain, forum etik tersebut akan menguji tindakan dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam proses pencalonan, bukan memeriksa Gibran sebagai peserta pemilu.
Lima pengaduan itu masuk ke DKPP secara bertahap sepanjang Oktober 2026. Laporan tersebut disampaikan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dua laporan pertama diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026 dengan nomor tanda terima 038/01-08/SET-02/X/2026 dan 039/01-08/SET-02/X/2026.
Berikutnya, dua pengaduan masuk pada 13 Oktober 2026. Masing-masing tercatat dengan nomor 042/02-12/SET-02/X/2026 dan 044/02-13/SET/X/2026. Satu laporan terakhir diterima pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.
Dari lima laporan tersebut, empat dinyatakan lolos verifikasi persyaratan. Satu pengaduan lainnya tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke persidangan.
DKPP menyatakan proses penanganan perkara akan mengikuti Pedoman Beracara DKPP. Lembaga itu juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta kehati-hatian dalam memeriksa laporan, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pengadu maupun pihak teradu.
Hingga Senin (16/11/2026), DKPP belum mengumumkan jadwal sidang maupun hasil pemeriksaan. Penetapan jadwal menjadi tahapan berikutnya sebelum majelis melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.
Editor : R. Muttaqien























Discussion about this post