BogorOne.co.id | Cigombong – Penanganan korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Bogor kembali menuai sorotan. Seorang korban dilaporkan dalam kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan di RS Hermina Bogor. Namun hingga kini, korban disebut belum mendapatkan tindakan medis memadai akibat terkendala persoalan administratif antara pihak rumah sakit dan kepolisian.
Peristiwa tersebut mendapat perhatian serius dari Aliansi Mahasiswa Bogor Selatan. Mereka menilai terjadi lambannya penanganan serta buruknya koordinasi antar lembaga terkait.
Ketua aliansi, Riki Hadiwinata, mengungkapkan kecelakaan terjadi pada Senin lalu. Namun hingga beberapa hari berselang, belum ada langkah signifikan untuk memastikan korban memperoleh penanganan medis optimal.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, pihak rumah sakit menunda tindakan medis karena masih menunggu surat resmi dari kepolisian,” ujar Riki di kediamannya di Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Rabu 8 April 2026.
Di sisi lain, proses penerbitan surat tersebut justru mengalami hambatan. Pihak Polresta Bogor Kota disebut belum dapat mengeluarkan dokumen yang dibutuhkan lantaran belum adanya barang bukti berupa kendaraan truk serta sopir yang terlibat dalam kecelakaan.
Ironisnya, pihak keluarga korban saat ini telah kehilangan kontak dengan sopir truk tersebut. Kondisi ini membuat proses administrasi terhenti dan berdampak langsung terhadap lambannya penanganan korban.
Situasi semakin memprihatinkan ketika keluarga korban, dalam kondisi terdesak, memilih menyepakati perdamaian dengan nominal Rp15 juta. Nilai tersebut dinilai jauh dari cukup untuk menutup biaya operasi yang diperkirakan mencapai Rp80 juta.
Akibat berbagai kendala tersebut, korban hingga kini belum mendapatkan penanganan medis yang layak. Hal ini memicu kritik keras terhadap lemahnya koordinasi antar institusi serta minimnya kepekaan dalam menangani kasus yang menyangkut keselamatan jiwa manusia.
Riki menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut nyawa seseorang yang seharusnya menjadi prioritas utama.
“Ini bukan semata soal administrasi, ini soal nyawa manusia. Ketika rumah sakit menunggu surat, dan kepolisian mempersulit proses tersebut, maka yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Kami menilai birokrasi di kepolisian terlalu berbelit dan tidak menunjukkan kebijaksanaan dalam situasi darurat,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Bogor Selatan mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah konkret dan progresif dalam menangani kasus ini. Aparat penegak hukum dinilai memiliki kewenangan untuk bertindak cepat tanpa harus terjebak dalam prosedur yang justru menghambat penyelamatan nyawa.
Selain itu, pihak rumah sakit juga diminta mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam kondisi darurat, sebagaimana prinsip dasar pelayanan kesehatan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa lambannya birokrasi serta kurangnya sinergi antar lembaga dapat berujung pada terabaikannya hak dasar warga negara, yakni hak untuk hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Aliansi Mahasiswa Bogor Selatan menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga korban mendapatkan penanganan semestinya serta pihak-pihak terkait menunjukkan tanggung jawab secara nyata di hadapan publik.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post