BogorOne.co.id | Jakarta – Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada perlunya penataan ulang sistem politik nasional. Menurut dia, sistem yang berjalan saat ini dinilai terlalu mahal dan membuka ruang praktik transaksional.
Bamsoet mengatakan, dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat menghadiri peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, 12 Desember 2025, Prabowo menekankan pentingnya transisi politik yang lebih substansial serta berorientasi pada kualitas demokrasi.
“Intinya, kita harus melakukan penataan ulang menuju transisi politik yang substansial, bukan seperti sekarang yang transaksional dan brutal karena pemilu berbiaya tinggi,” kata Bamsoet di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu, 15 Februari 2026.
Ia menilai mahalnya biaya politik berpotensi memicu korupsi di berbagai lini. Beban pembiayaan pemilu yang tinggi, kata dia, mendorong munculnya praktik politik transaksional yang pada akhirnya merugikan demokrasi.
Menurut Bamsoet, pembenahan sistem politik harus dimulai dari perbaikan regulasi, khususnya undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu dan tata kelola politik nasional.
“Penataan sistem politik itu ada di undang-undang. Kuncinya ada di DPR bersama pemerintah untuk membicarakan dan memperbaikinya,” ujarnya.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post