BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dalam menyamakan persepsi antara sekolah negeri dan sekolah swasta dalam menghadapi penerimaan peserta didik baru (PPDB), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, adakan seminar pendidikan tentang mencari format PPDB tahun 2023, Sabtu 11 Februari 2023.
Ketua BMPS Ade Syarif mengatakan, bisa kita pahami bahwa dari seminar ini, menghasilkan sebuah persepsi yang sama antara sekolah negeri dan wasta sama saja. Ini merupakan sebuah lembaga untuk mencerdaskan anak bangsa.
Menurut Ade Syarif, berdasarkan data, sekolah SMP hanya 20, padahal kondisi yang ada kelas 6 sekarang 18.000. Kalau mengandalkan sarana di negeri 20 sekolah dikali 9 rombel dikali 32 siswa.
“Dengan jumlah sekolah negeri yang ada, berarti hanya mampu menampung 5.750. Nah yang 13 ribu sekiannya dimana, kalau tidak ke sekolah swasta,” katanya.
BERITA LAINNYA
Di swasta ada yang di sebut sekolah elit, tapi semua mempunyai peran yang sama. Andai sekolah elit tidak menerima pun, ini berarti kan hak pendidikan seorang warga tidak terwadahi.
“Padahal itu diperintahkan oleh undang undang bahwa pendidikan itu wajib untuk setiap warga negara punya hak,” paparnya.
Oleh karena itu, ingin barangkali kita coba dari pertemuan ini, ini kan skalanya nasional berarti di sampaikan rumusan nasional, dikomunikasikan dengan Irjen, lalu disampaikan ke Jawa barat, kemudian jadi bahan di Kota Bogor, dalam rangka membuat regulasi yang keberpihakan ke semua pihak.
Kan nanti di setiap kota besar, ketika rumus ini terjadi, pasti ini bermasalah satu orang tua yang memaksakan ke negeri. “Pasti juga hal yang kurang nyaman dari sekolah swasta kalau sekolah negeri menerima jumlah siswa yang tidak sesuai dengan aturan, atau melebihi jumlah kouta 32, 34 sampai batas 40,” ujarnya.
Kemudian juga, Sekolah negeri sendiri kerepotan juga, pihak pihak lain kadang kadang memasukan, mudah mudahan dari pertemuan ini semua bisa melihat, menempatkan bahwa sekolah negeri swasta sama saja, itu inti sebetulnya.
Karena kata dia, kegaitan awal untuk pengurus BMPS baru empat bulan setelah pelantikan lima program lainnya itu bisa kita laksanakan.
Ia menjelaskan, tujuannya manfaat untuk anggota, karena sejatinya bahwa keberadaan organisasi itu harus manfaat buat anggota bukan organisasi, kalau tidak manfaat untuk apa.
“Alhamdulillah tadi Walikota Bogor, KCD, Kadisdik, dan didukung oleh BPJS ketenagakerjaan, Bank BJB, mereka menawarkan aplikasi, serta jaminan kecelakaan,” ungkapnya. (Yud)
Discussion about this post