BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah mengklaim realisasi serapan anggaran hingga pertengahan akhir tahun sudah memasuki 96,5 persen.
Realisasi itu dari total anggaran di Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,8 triliun yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan APBD Kabupaten Bogor yang dialokasi pada gaji pegawai, diklat, pembangunan hingga lainnya.”Ya mendekati akhir tahun sudah masuk 96’5 persen,” ucapnya
“Ada sisa sekitar 3,5 persen, bukan karena program tidak berjalan, tapi kan dari hasil efisiensi seperti ada nilai yang berkurang saat dilelangkan. Kan kalau lelang ada penawaran, nah ada sebagian masuk ke sisa yang belum terserap.
“Kalau secara hitungan serapan anggaran sudah hampir selesai, kalau ada sisa itu lebih ke efisiensi,” kata Juanda, Rabu (21/12/2022).
BERITA LAINNYA
Sebab itu, Juanda mengakui jika di tahun 2022 ini akan ada luncuran proyek ke tahun berikutnya. Alasannya, macam-macam dari mulai karena gagal lelang di awal, faktor alam hingga dipastikan karena pihak ketiga tak memiliki modal.
“Ada sekitar 10 paket pekerjaan di Disdik kayaknya loncat tahun, dari total sekitar 350 paket. Selain itu memang, faktor barang yang sekarang ini harus TKDN tidak boleh barang impor, harus muatan lokal juga jadi persoalan.
“Tapi bagi kami jika faktor cuaca yang selalu dikambinghitamkan, kami tidak percaya toh setiap tahun cuaca seperti ini,” bebernya
Untuk itu, ia berjanji akan mencoret para pihak ketiga yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan kita blacklist perusahaan yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan di tahun anggaran, dan memberikan pekerjaan dengan kualitas buruk,” pungkasnya.
Sementara, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo menunggu ketegasan Dinas Pendidikan yang tidak akan mengikutkan kembali para penyedia jasa yang gagal saat melaksanakan pekerjaan.
“Kita tunggu saja keberanian kepala dinas untuk memasukan daftar perusahaan penyedia jasa yang bermasalah,” ujarnya.
Ia melihat setiap tahun banyak penyedia jasa yang sebelumnya bermasalah malah masih ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan di sejumlah dinas.
“Saya berharap ada ketegasan para kepala SKPD kepada para penyedia jasa yang nakal dan gagal,” tandasnya. (Yud)
Discussion about this post