BogorOne.co.id | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) buntut tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan kiai.
Melansir beritasatu.com, Rabu, 15 Oktober 2025, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pihaknya juga akan meminta penjelasan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan manajemen Trans7 terkait kontroversi yang muncul di publik.
“Kami akan panggil perwakilan Kemenkomdigi, KPI, dan Trans7. Kita akan beraudiensi terkait persoalan ini karena isunya sudah cukup besar dan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak,” kata Cucun di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurut Cucun, tayangan itu tidak hanya melanggar etika dan norma sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan pentingnya menjaga ruang publik dari narasi yang melukai perasaan masyarakat, terutama terkait simbol keagamaan.
BERITA LAINNYA
“Trans7 harus bertanggung jawab atas konten yang tayang. Jika ada unsur kesengajaan menggiring opini publik, maka harus ada pertanggungjawaban,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai kode etik dan aturan yang berlaku, sebagai pembelajaran bagi dunia penyiaran nasional.
Sebelumnya, potongan video program “Xpose Uncensored” viral di media sosial karena dinilai melecehkan pesantren dan kiai. Dalam video tersebut, muncul narasi bertuliskan, “santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”
Narasi itu menuai kecaman dari masyarakat dan tokoh agama karena dianggap merendahkan citra pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menjunjung nilai moral tinggi.
DPR memastikan akan mengawal proses klarifikasi agar dunia penyiaran nasional tetap menjaga etika, keberagaman, dan nilai-nilai keagamaan di ruang publik.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post