BogorOne.co.id | Kota Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya telah memutuskan dua nama hasil open bidding yang akan mengisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diarpus).
Namun, kedua nama tersebut belum dibuka ke publik, karena akan diumumkan oleh Bima Arya pada Jumat 10 Maret 2023 besok.
Seperti diketahui, sebelumnya Pemkot Bogor telah rampung melaksanakan lelang jabatan atau open bidding pada dua dinas tersebut. Tim Panitia Seleksi (Pansel) pun sudah mengumumkan tiga besar peserta yang lolos dari masing-masing dinas tersebut.
Untuk posisi Kepala Dinas PUPR, tiga nama peserta yang telah disodorkan ke meja Wali Kota Bima Arya adalah Rena Da Frina, M Hutri, dan Yadi Cahyadi.
BERITA LAINNYA
Sementara untuk Kepala Diarpus, Rudiyana, Lia Kania Dewi, serta Tyas Ajeng. Lantas yang siapakah yang akan menjadi kepala dinas pilihan Bima?
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan bahwa pihaknya telah mengantungi nama yang akan menjabat pada dua posisi kepala dinas tersebut. Kendati demikian, ia enggan membeberkan nama-nama tersebut.
“Sudah ada besok diumumkan dari hasil open bidding kita sudah bersurat ke KASN untuk pelantikan, rencananya Sabtu 11 Maret 2023 sekaligus memulai kepemimpinan kepala OPD baru hasil open bidding. Tapi kalau bisa besok (hari ini, red) ya lebih bagus,” jelas Dedie, Kamis 9 Maret 2023.
Saat disinggung apakah posisi Kepala Dinas PUPR akan diisi oleh orang yang berlatarbelakang teknik. Dedie enggan berbicara banyak.
“Besok saja akan diumumkan, yang yang pasti akan dikolaborasikan dengan orang teknik,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengapresiasi open bidding yang dilaksanakan Pemkot Bogor. Iapun berharap agar kepala dinas baru dapat menuntaskan PR masa lalu.
Misalnya, sambung Endah, Kepala Dinas PUPR harus dapat memperbaiki sistem perizinan yang masih sulit dan melaksanakan pengawasan terhadap kualitas dan ketepatan waktu penuntasan pekerjaan fisik.
“Ya, kan kita tahu sebelumnya banyak pekerjaan yangewat waktu, dan kualitas pekerjaannya pun dibawah. Karena pimpinan baru harus bisa memastikan agar kontraktor mengerjakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,” tegasnya.
Selain itu, kata Endah, Kepala Dinas PUPR baru juga harus mengerti aspek teknis dan substantif agar dapat disinergikan. “Selama ini PUPR hanya fokus di pembangunan, sedangkan di perizinan masih sulit,” ucapnya.
Sedangkan untuk Diarpus, kata Endah, pimpinan baru mesti mempunyai program inovatif, misalnya dengan mendokumentasikan arsip secara online agar mudah diakses.
“Diarpus juga bisa membuka layanan penyimpanan arsip berbayar bagi masyarakat ataupun perusahaan swasta, tentunya dengan mengenakan biaya. Kan ini dapat meningkatkan PAD Kota Bogor,” pungkasnya. (Fry)
Discussion about this post