Atas dasar itu, Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Ir. JP Latumahina, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, birokrasi, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
According to JP, berkala merupakan instrumen krusial untuk memastikan setiap lembaga negara bekerja secara optimal, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan hasil yang sepadan dengan besarnya anggaran negara.
“Besar kecilnya organisasi bukan ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah apakah organisasi tersebut mampu menghasilkan kinerja yang efektif, efisien, dan benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar JP Latumahina, Senin (29/6/2026).
Pandangan tersebut bukan sekadar teori. Selama hampir 40 tahun berkarier di industri internasional, JP telah berulang kali memimpin transformasi organisasi dengan pendekatan berbasis produktivitas dan efisiensi.
Ia menceritakan pengalamannya saat dipercaya memimpin operasional perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat di Indonesia pada 2003. Kala itu, perusahaan memiliki lebih dari seribu karyawan. Setelah mengevaluasi total kinerja pegawai, manajemen mengambil langkah berani dengan menjalankan program pensiun dini dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 150 karyawan yang tidak memenuhi standar produktivitas—dengan tetap memenuhi seluruh hak normatif mereka.
Hasilnya pun di luar ekspektasi.
“Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, produktivitas perusahaan melonjak hampir dua kali lipat. Biaya operasional menurun signifikan, sementara kualitas produksi justru meningkat,” ungkapnya.
Keberhasilan ini membawa JP dipercaya untuk menangani operasional perusahaan yang sama di Filipina hingga China. Bahkan, ia menjadi salah satu profesional asal Indonesia yang mendapat kepercayaan memimpin fasilitas produksi terbesar perusahaan tersebut di Negeri Tirai Bambu.
SDM Multi-Skill Jadi Kebutuhan Organisasi Modern
JP menegaskan bahwa kunci sukses transformasi organisasi bukan semata-mata terletak pada pengurangan jumlah pegawai, melainkan pada peningkatan mutu SDM lewat sistem kerja berbasis multi-skill. Menurutnya, organisasi modern membutuhkan individu yang mampu menguasai lebih dari satu bidang pekerjaan agar lebih fleksibel menghadapi tantangan.
“Fokusnya bukan mengurangi jumlah orang, tapi melejitkan kualitas mereka. SDM dengan kemampuan lintas fungsi akan membuat organisasi jauh lebih efisien dan produktif,” jelasnya.
Prinsip ini, lanjut JP, sangat relevan jika diterapkan dalam sistem pemerintahan melalui evaluasi rutin terhadap kompetensi, integritas, kapabilitas kepemimpinan, serta capaian kinerja para pejabat publik.
Menteri Harus Menjadi Problem Solver
JP berpandangan bahwa para menteri tidak boleh sekadar menjalankan tugas administratif. Mereka dituntut menjadi motor penggerak perubahan sekaligus penasihat strategis yang mampu menawarkan solusi konkret kepada Presiden. Ia menilai, seorang pembantu Presiden idealnya memiliki wawasan lintas sektor, kemampuan berpikir strategis, serta keberanian mengambil inisiatif demi mempercepat pembangunan nasional.
“Anggaran negara yang dikelola pemerintah ini sangat besar. Karena itu, masyarakat berhak melihat hasil nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya di seluruh institusi pemerintahan,” tegasnya.
Reformasi Total: Kabinet, Birokrasi, hingga BUMN
Tak hanya kabinet, JP menilai reformasi harus menyasar birokrasi dan BUMN yang dinilai masih tumpang tindih secara fungsi sehingga memicu pemborosan anggaran. Ia mengusulkan pembentukan tim independen untuk melaksanakan value audit—sebuah pemeriksaan menyeluruh terhadap efektivitas organisasi, struktur kelembagaan, sistem kerja, hingga asas manfaat dari setiap institusi.
“Tujuan evaluasi bukan sekadar memangkas, melainkan memastikan seluruh lembaga negara bekerja lebih ramping, cepat, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Digitalisasi Harus Memangkas Birokrasi, Bukan Menambah Tahapan
JP juga menyoroti implementasi digitalisasi pelayanan publik yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan efisiensi. Ia mencontohkan pengalamannya saat mengurus proses mutasi kendaraan; tahapannya masih panjang dan berbelit meski sebagian layanan diklaim sudah berbasis digital.
Bagi JP, esensi digitalisasi semestinya memangkas rantai birokrasi, bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke dalam sistem elektronik.
“Kalau prosesnya tetap panjang dan hanya medianya yang berubah menjadi digital, maka esensi reformasi birokrasi belum tercapai,” cetusnya.
Efisiensi adalah Bentuk Tanggung Jawab kepada Rakyat
Menutup pernyataannya, JP Latumahina menegaskan bahwa efisiensi jangan disalahartikan sebagai tanda negara sedang cekak atau mengalami keterbatasan anggaran. Sebaliknya, efisiensi adalah cerminan tata kelola yang bertanggung jawab agar uang rakyat benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi bukan berarti negara kekurangan dana. Efisiensi adalah upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, profesional, produktif, dan akuntabel sehingga setiap anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar kembali menjadi kesejahteraan bagi mereka,” pungkasnya.
Editor : Muttaqien
Discussion about this post