BogorOne.co.id | Jakarta – 121 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang menyoroti berbagai kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai merugikan sistem pendidikan kedokteran dan melemahkan profesi dokter.
Dalam surat tersebut, para guru besar menilai terjadi degradasi sistem pendidikan kedokteran, serta pergeseran peran lembaga independen medis yang sebelumnya berada di luar kendali pemerintah namun kini disebut berada di bawah pengaruh Kemenkes.
Mereka juga menuntut evaluasi terhadap kebijakan Kemenkes yang dinilai tidak sejalan dengan Asta Cita, visi pembangunan nasional.
BERITA LAINNYA
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk komunitas medis.
“Para dokter adalah insan pilihan yang tentu menyampaikan pendapat dengan pertimbangan matang,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Ia menambahkan bahwa semua aspirasi yang masuk, baik dari jalur formal maupun pemberitaan media, sedang dikaji secara mendalam oleh pemerintah.
“Apabila memang ada kekeliruan dalam proses penyusunan kebijakan, tentu itu harus diperbaiki. Namun pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terganggu,” katanya.
Desakan pencopotan Menkes juga muncul melalui petisi daring yang diinisiasi oleh Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa. Petisi tersebut menilai sejumlah kebijakan Budi Gunadi tidak berpihak pada rakyat maupun profesionalisme kesehatan.
Di antaranya penghentian program pendidikan dokter spesialis (PPDS), pembukaan fakultas kedokteran tanpa perencanaan distribusi SDM, serta promosi asuransi swasta melalui influencer.
Menanggapi kritik tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa proses transformasi di sektor kesehatan memang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Namun ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap berpijak pada kepentingan publik.
“Kami hanya membuat kebijakan yang mendahulukan rakyat,” ujar Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
Ia menambahkan bahwa fokus utama Kemenkes tetap pada pelayanan kesehatan bagi 280 juta penduduk Indonesia.
Polemik terkait pencopotan Menkes diperkirakan akan terus bergulir, seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dan komunitas medis yang mendorong reformasi sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.
Discussion about this post