BogorOne.co.id | Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) berhati-hati dalam mengelola anggaran makan siang gratis (MBG) yang mencapai Rp217,86 triliun pada tahun anggaran 2026.
Permintaan itu disampaikan Nurhadi menanggapi rencana belanja pemerintah yang telah menyusun kebutuhan anggaran untuk 98 kementerian dan lembaga. Dalam rencana tersebut, BGN menempati posisi teratas dengan anggaran terbesar, melampaui Kementerian Pertahanan yang sebelumnya memegang rekor pada 2025.
“Kalau terealisasi berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” kata Nurhadi dikutip dari beritasatu.com, Kamis (12/6/2025).
Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan anggaran oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk di kalangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
BERITA LAINNYA
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” ujarnya.
Nurhadi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kinerja SPPI, yang menurutnya memiliki peran signifikan dalam pengelolaan dapur program MBG di berbagai daerah.
“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam program MBG ini,” katanya.
Politikus Partai NasDem itu turut mengingatkan agar anggaran BGN digunakan secara tepat sasaran, menghindari kasus serupa korupsi pengadaan laptop chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019–2022.
“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun,” pungkasnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post