BogorOne.co.id | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta pengawasan diperketat terhadap penyaluran dana penanganan bencana agar tidak disalahgunakan. Ia menekankan pentingnya data dasar negara yang presisi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan anggaran.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis, 11 Desember 2025, Rieke mengatakan pembenahan data dasar negara harus menjadi perhatian serius.
“Kalau mau memberantas korupsi, perbaiki data dasar negara. Korupsi dapat teratasi jika negara memiliki data presisi,” ujarnya.
Rieke menjelaskan data dasar negara seharusnya menjadi rujukan dalam setiap kebijakan pembangunan dan program pemerintah, baik di pusat maupun daerah, yang terintegrasi dalam satu data Indonesia, termasuk data geospasial dan sosial ekonomi.
Ia juga menyinggung pernyataan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebut praktik korupsi hanya bisa ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak. Rieke mengingatkan agar penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak menjadi celah penyelewengan.
“Jangan sampai uang untuk menangani bencana itu ada yang makan, termasuk bantuan-bantuannya,” kata dia.
Rieke berharap KPK mendukung upaya legislasi di DPR agar Undang-Undang Satu Data Indonesia dapat segera disahkan. Menurut dia, keberadaan data yang akurat dapat mencegah manipulasi yang berpotensi menimbulkan korupsi.
“Sebesar apa pun anggaran negara, kalau datanya salah, korupsi akan tetap terjadi. Bangsa ini tidak akan maju tanpa data yang akurat,” ujar Rieke.
Ia menambahkan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo dapat mendorong pembenahan data nasional.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post