BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor memberikan empat poin catatan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021.
Dalam rapat kordinasi yang digelar secara online dan dihadiri Forkopimda serta Satgas Covid-19 Kota Bogor di Gedung Wanita, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan empat poin penting yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan PPKM Darurat.
Pertama, menurut Atang yang harus diperhatikan adalah regulasi PPKM Darurat harus disiapkan secara baik dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat hingga lapisan RT.
“Kita berharap bahwa sosialisasi ini bisa sampai langsung ke setiap rumah yang ada di Kota Bogor. Sehingga menjadi satu kesadaran bersama agar PPKM darurat ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu menekan laju penyebaran covid-19 yang begitu tinggi saat ini,” ucapnya, Jumat (02/07/21).
BERITA LAINNYA
Kedua, terkait dengan informasi SOP untuk penanganan dan pelaksanaan isolasi mandiri (isoman). Dengan penuhnya ruang perawatan di RS, banyak warga yang melakukan isoman. Perlu ada informasi SOP bagi warga yang isoman.
“SOP bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan warga lainnya dalam menjalani isoman. Termasuk pendampingan dari Satgas agar isoman bisa dilaksanakan secara benar dan optimal”, jelasnya.
Ketiga, Ketua DPD PKS Kota Bogor ini menerangkan, perlunya penguatan sinergi dan akselerasi di bidang kesehatan. Ada tiga hal krusial yang masukannya disampaikan ke DPRD.
“Ya, mulai penambahan ruang perawatan, penambahan nakes, dan penyediaan obat serta oksigen. Kebijakan yang diambil Walikota sudah mengarah kesana. Perlu langkah taktis dan cepat di level operasional”, imbuhnya
Terakhir, Atang menyoroti penguatan wilayah yang menjadi kunci PPKM Darurat. Peran kecamatan dan kelurahan sangatlah sentral dan harus bisa mengarahkan RW RT di wilayahnya.
Sehingga tidak ada lagi kebingungan dari RT dan RW terkait SOP yang ada. Termasuk yang krusial saat ini adalah prosedur pemulasaraan jenazah bagi warga yang menjalani isoman dan meninggal di rumahnya.
Tak kalah penting, Atang juga menyarankan agar vaksinasi bisa dilakukan di banyak tempat, tidak terpusat. Titik vaksinasi perlu diperbanyak. Agar menghindari terjadinya kerumunan saat antrian.
“Saya kira perlu dipikirkan apakah vaksinasi harus jemput bola ke RW atau wilayah yang memang tinggi sekali terjadi ada kasus positif aktifnya,” ujar Atang.
Atang mengaku, DPRD siap membantu pemerintah kota, TNI dan Polri dalam mensosialisasikan PPKM darurat kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban masyarakat.
“DPRD siap mendorong, mendukung, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemkot dan TNI serta Polri kita kuatkan sampai satu bulan kedepan untuk menghadapi ini semua,” pungkasnya. (Fik)
Discussion about this post