BogorOne.co.id | Kota Bogor – Wakil wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun ini alokasikan Rp 222 miliar untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Pasar Pakuan Jaya.
Hal itu diungkapkan Dedie, saat lomba Pasar Rakyat tingkat Provinsi Jawa Barat dalam Festival Pasar Rakyat di El Royale Hotel, Kota Bandung, Jumat (18/11/22) lalu.
“Itu sebagai bentuk komitmen dan Pemerintah Kota Bogor dalam penataan dan revitalisasi pasar. Kemudian juga kami pun saat ini sedang merencanakan revitalisasi 8 pasar di Kota Bogor,” kata Dedie.
Karenanya, seluruh pasar di Kota Bogor harus bisa menjadi pusat perekonomian masyarakat. Sekaligus juga menjadi bagian Pemkot Bogor dalam melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL). Yang kemudian diintegrasikan dengan hampir 70 ribu UMKM yang ada di Kota Bogor.
“Sehingga UMKM ini nantinya bisa naik kelas. Dengan memiliki tempat berjualan yang memiliki kios didalam pasar. Kita dorong pendanaannya, baik lewat KUR hingga permodalan madani atau koperasi,” paparnya lagi.
Pemkot Bogor, masih kata Dedie, juga berencana akan membangun kembali pasar. Karena idealnya lanjut dia, Kota Bogor sedianya memiliki 20 pasar rakyat.
Sehingga kata Mantan Pejabat KPK itu, Pasar Gunung Batu, ke depan juga harus dilakukan pengembangan kembali. Tentu dengan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Untuk sama-sama kita bangun pasar menjadi pusat ekonomi masyarakat. Dan masyarakat belanjanya harus ke pasar dan jangan lagi ke mana-mana karena persaingan antara pasar dengan PKL ini merupakan sebuah kenyataan di lapangan,” tegas Dedie.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Indra Sofyan menambahkan, untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin menjadi tugas utama lewat inovasi dan kolaborasi.
Dijelaskannya, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menunjukkan program salah satunya adalah pasar juara. “Saya pikir ini tidak hanya visi misi yang sudah ditetapkan, tetapi seiring dengan pemulihan ekonomi yang menyambut kita setelah pasca pandemi,” ujarnya.
Dijelaskan Indra, diantaranya adalah masalah yang disebut dengan inflasi. “Begitu inflasinya kita selesaikan salah satu dukungan untuk mencapai inflasi adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur bahan pokok diantara ini adalah pasar,” tuturnya
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi mencoba untuk menyiapkan hal tersebut. Baik secara pembangunan revitalisasi, maupun secara software dalam bentuk bimbingan SNI.
“Penilaian ini tidak hanya sesaat hanya hari ini, ke depan kami akan memonitoring dan mengevaluasi sampai tahun ke depan, bahkan seterusnya. Apakah pasar tersebut pasti sesuai dengan SNI atau memang perlu ada program-program yang sudah direkomendasikan,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post