BogorOne.co.id | Kota Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) belum akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran di jalan raya dalam waktu dekat ini.
Sebab, Pemkot Bogor lebih memprioritaskan pelajar guna mempercepat pembelajaran tatap muka (PTM).
“Sebenarnya skala prioritas saya saat ini anak sekolah. Dengan total 104.000 dan baru di vaksin sekitar baru 16.000. Dosis ada 90.000 atau 9.000 vial, itu yang diselesaikan dulu, anak sekolah targetnya,” ujar Kepala Dinkes, dr. Sri Nowo Retno belum lama ini.
Kendati demikian, Retno mengaku akan menjadwalkan vaksinasi PMKS sambil menunggu stok vaksin datang.
“Kami terima vaksin bertahap. Kita sempat mina Sinovac, tapi dapatnya Pfizer dan Moderna. Tapi apapun mereknya, manfaatnya sama,” ujar dia.
Retno juga mengungkapkan pendataan PMKS harus dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor. “Untuk data terus bergerak, karena terus update, kalau ada vaksin saya jadwalkan cepet selesai,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Rehabilatis Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor, Nana Priatna mengatakan bahwa proses vaksinasi Covid-19 untuk PMKS seperti anak jalanan, pengemis dan pemulung menjadi tanggung jawab kelurahan. Dengan catatan, PMKS tersebut ber-KTP ‘Kota Hujan’.
“Pengemis itu sudah masuk ke masyarakat. Sehingga secara otomatis sudah divaksin di tempat asalnya, dan Dinas Kesehatan yang intervensi. Sementara kami fpkus untuk disabilitas dan ODGJ,” ucap Nana.
Nana menegaskan bahwa Dinsos tidak fokus mengurus vaksinasi PMKS lantaran sudah masuk dalam daftar kelurahan dan kecamatan.
Ditempat berbeda Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Dinas Kesehatan dan Dinsos melakukan jemput bola vaksinasi terhadap PMKS yang ada di Kota Bogor.
Sebab, pria yang akrab disapa Gus M itu menjelaskan, bahwa banyak PMKS yang berasal dari luar Bogor. Sehingga belum tentu mereka semua divaksin.
“Oke kalau untuk warga kota sudah divaksin. Lantas bagaimana dengan PMKS dari luar daerah yang ada di Bogor, yakin mereka sudah divaksin?,” ucapnya.
Menurut dia, sebaiknya stakeholder terkait harus melakukan inspeksi satu per satu terhadap PMKS, jangan sampai mereka semua dianggap telah menerima vaksinasi Covid-19.
“Jangan mereka ini dianaktirikan. Dianggap sudah divaksin, padahal belum tentu. Apakah sudah data valid soal PMKS yang telah divaksin, terutama yang menggelandang? Karena kemungkinan ada dari mereka yang belum kembali ke daerah asalnya,” ucapnya.
Politisi PPP itu mengingatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesehatan seluruh warganya, termasuk gelandangan. “Semua rakyat Indonesia berhak divaksin, termasuk PMKS di jalanan,” tandas dia. (Fry)
Discussion about this post