BogorOne.co.id | Kota Bogor – Dalam kasus kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah SMP dan SMA di Kota Bogor, Polresta Bogor Kota menetapkan 5 tersangka.
Seperti diketahui, proses PPDB dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023, dalam perkara tersebut Polresta Bogor Kota memeriksa sejumlah saksi.
“Dengan menganalisa kepada barang bukti dan mengerucut kepada pemeriksaan terhadap tersangka dan juga melakukan penahanan kepada para tersangka,” kata Kapolresta Bogor Kota, Kombes pol Bismo Teguh Prakoso Jumat 29 September 2023.
Menurut Bismo, modus yang dilakukan para tersangka adalah membuat dan menggunakan surat palsu dalam pendaftaran PPDB tersebut, dalam hal ini Kartu Keluarga (KK).
BERITA LAINNYA
Dimana, KK yang di daftarkan dalam syarat PPDB itu, oleh kelima tersangka diganti mulai dari tanda tangan Kadis Dukcapil Kota Bogor, hingga tanggal dikeluarkannya KK tersebut.
Masih kata Kapolresta, kenapa mereka ganti, karena KK aslinya itu yang tanda tangan berbeda, kemudian tanggalnya juga belum memenuhi syarat dari masuknya KK ini untuk dimasukan ke dalam aplikasi PPDB.
“Karena yang seharusnya yang bisa itu dalam jangka waktu minimal 1 tahun,” ungkapnya.
Namun jelas Bismo, fakta aslinya KK tersebut kurang dari satu tahun, sehingga para tersangka mengganti tanda tangan dari penerbit itu Kadis Dukcapil beserta tanggal dikeluarkannya KK.
“Jadi, KK nya itu palsu, dia menggunting, menempel kemudian memasukkan ke dalam aplikasi link PPDB zonasi tersebut,” paparnya.
Kelima tersangka itu antaralain, SR, AS, MR, BS serta RS. Untuk tersangka SR mengaku sudah 9 kali melakukan percaloan PPDB, dengan meminta sejumlah bayaran perorang senilai Rp13,5 juta.
Kemudian, peran untuk tersangka AS, yang merupakan tenaga honorer di Kelurahan Paledang dan MR ini yakni membuat dan memasukan nama ke KK, dengan menerima uang Rp300 ribu perorang
“Tersangka BS mengaku sudah melayani 50 kali percaloan PPDB, dengan menarif Rp1-3 juta perorangnya,” terangnya.
Serta, tersangka RS berperan membuat KK palsu, yang mana pelaku merubah tanggal hingga barcode tanda tangan, setelah itu merubahnya ke dalam bentuk PDF. Dan setiap PDF ditarif sebesar Rp7 juta perorang.
“Nah, tentunya ini akan kita terus melakukan pendalaman terhadap tersangka, diantaranya kita dapatkan informasi terbaru bahwa dari para tersangka ini mendapatkan data terkait KK tersebut dari pihak kelurahan,” ungkap dia.
Aas perbuatannya para pelaku diancam dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara, untuk tersangka AS yang merupakan tenaga honorer di Kelurahan Paledang itu terancam dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP.
“Ancaman hukuman Pasal 266 KUHP pidana penjara paling lama 7 tahun, dan Pasal 263 KUHP penjara paling lama 6 tahun,” tandasnya. (Yud)
Discussion about this post