BogorOne.co.id | Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo diminta melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak awal 2025. Permintaan ini muncul menyusul tanda-tanda perlambatan ekonomi domestik yang berpotensi menghambat target pertumbuhan nasional.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Namun, proyeksi tersebut kini menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai terlalu ketat.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, efisiensi anggaran yang menyasar pos-pos penting seperti perjalanan dinas dan rapat kerja luar kantor berimbas langsung pada sektor pendukung, seperti perhotelan yang mengalami penurunan okupansi dan operasional.
“Banyak sektor-sektor yang kemudian collapse, terbawa oleh nuansa belanja hemat ala kementerian,” ujar Eko, Kamis (28/5/2025).
Eko mengakui pentingnya efisiensi anggaran sebagai prinsip pengelolaan keuangan negara, tetapi ia menilai kebijakan tersebut perlu dilonggarkan agar roda ekonomi tetap berputar. Efisiensi yang terlalu ketat menekan konsumsi pemerintah, yang berdampak negatif pada kinerja industri jasa, terutama perhotelan dan transportasi.
Selain itu, aktivitas ekonomi di daerah juga terdampak karena minimnya agenda kerja kementerian ke luar kota.
“Kalau pemerintah terlalu ketat dalam efisiensi anggaran, kegiatan ekonomi daerah dan konsumsi masyarakat yang merupakan motor utama pertumbuhan juga ikut terdampak,” tambah Eko.
Indef memperingatkan, jika Presiden Prabowo tidak segera menyesuaikan kebijakan, target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2026 sulit tercapai. Beberapa lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sekitar 4,7% pada 2025-2026.
“Wajar kalau IMF, World Bank, dan OECD cukup pesimis. Mereka memproyeksikan ekonomi kita hanya tumbuh 4,7%,” jelas Eko.
Untuk membalikkan tren perlambatan ekonomi, Indef merekomendasikan Presiden Prabowo mengambil beberapa langkah, antara lain melonggarkan efisiensi anggaran di sektor yang berdampak langsung pada ekonomi riil, menerbitkan stimulus fiskal untuk konsumsi rumah tangga dan sektor industri, serta meningkatkan belanja produktif melalui program pembangunan dan bantuan sosial.
“Jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2026, Presiden Prabowo harus segera menyesuaikan strategi belanja negara, bukan sekadar menghemat. Tanpa intervensi yang tepat, ekonomi Indonesia berisiko stagnan di bawah ekspektasi,” tutur Eko.
Discussion about this post