BogorOne.co.id | Rumpin – Bencana banjir yang kerap terjadi di Rumpin Kabupaten Bogor diduga karena kerusakan alam akibat ulah pertambangan. Hal itu menjadi perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat.
Organisasi independen itu mengecam keras eksploitasi tambang yang merusak lingkungan hidup. Terutama dampak negatif yang dirasakan membahayakan keselamatan hidup banyak orang.
Direktur Walhi Jabar, Meiki W. Paendong
mengatakan, sesuai Undang – Undang Minerba maupun UU PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), setiap usaha tambang wajib melakukan reklamasi, rehabilitasi dan mitigasi dari dampak usahanya pada alam maupun lingkungan sosial.
“Dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) juga mengatakan hal yang sama yang menjadi tanggung jawab pengusaha,” kata Meiki, Rabu (15/09/21).
BERITA LAINNYA
Dia menegaskan, pengusaha jangan abai atas kewajiban yang memang harus terus disuarakan semua pihak.
“Hasil kajian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jabar, hasil produksi tambang di Kabupaten Bogor telah melewati batas ketentuan. Produksi juga melampaui jumlah pemesanan dari luar wilayah,” jelasnya.
Diakuinya, bahwa mengenai kebijakan itu sempat akan ada moratorium, namun hal itu terbentur dengan UU Cipta Kerja.
“Banyaknya produksi tidak diimbangi pengawasan dan pengelolaan internal perusahaan maupun dinas terkait seperti ESDM dan LH. Padahal itu kewajiban perusahaan maupun pemerintah,” bebernya.
Sementara itu, Camat Rumpin, Ade Zulfahmi mengatakan, perusahaan PT Batu Sampurna Makmur (BSM) yang ada di Desa Cipinang telah siap untuk bertanggung jawab dengan menyiapkan lahan untuk relokasi korban bencana.
Sejak longsor pertama yang terjadi pada 3 Agustus 2021 lalu, aktivitas perusahaan tersebut telah dihentikan. PT BSM juga telah melakukan upaya perbaikan tebing yang longsor.
“Namun hanya bertahan 35 hari, karena retakan tanah kembali terjadi pada Rabu 8 September dan longsor susulan pada Jum’at 10 September 2021,” terang Ade.
Usaha tambung pun, sambung Ade, terpaksa tidak akan diteruskan. Sementara penanganan selanjutnya yakni proses relokasi rumah warga yang roboh di mana berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Relokasi korban termasuk dengan pembangunan rumah. kami sudah berkirim surat ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,” tandasnya. (Yud)
Discussion about this post