BogorOne.co.id | Jakarta – Anggaran jumbo pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar menuai sorotan dan dipertanyakan publik di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah. Rencana tersebut dinilai sebagian kalangan kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Sorotan itu turut mendapat respons dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, mengatakan partainya telah berkomunikasi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan masukan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji dikutip dari beritasatu.com, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut dia, berdasarkan penjelasan Rudy, anggaran tersebut telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak dua tahun lalu. Kendaraan yang dipesan merupakan unit inden sehingga proses pengadaannya memerlukan waktu sebelum pembayaran dilakukan.
Sarmuji menuturkan, Rudy juga menyampaikan hingga kini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas. Ia menilai langkah itu lebih tepat, meski secara aturan kepala daerah berhak memperoleh fasilitas kendaraan dinas.
Pengadaan kendaraan dinas bagi kepala daerah memang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun, besaran anggaran yang dinilai tinggi kerap memicu perdebatan, terutama ketika pemerintah mendorong penghematan belanja.
Golkar berharap polemik ini dapat disikapi secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post