BogorOne.co.id I Kota Bogor – Proses penanganan perkara RS UMMI yang dilaporkan Satgas Covid-19 atas dugaan menghalang-halangi sweb pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Imam Besar Habib Rizieq Shihab di Polresta Bogor Kota terus berlanjut. Kini penyidik periksa Wali Kota Bogor Bima Arya dengan status sebagai saksi.
Bima tiba di Mako Polresta Jalan Kapten Muslihat sekitar Pukul 10.00 WIB. Politisi PAN itu di periksa sekitar satu jam. Selama pemeriksaan Bima dicecar 14 pertanyaan oleh penyidik, Kamis (3/12).
Usai diperiksa, Bima yang juga Ketua Satgas Covid 19 Kota Bogor mengatakan, dirinya akan tetap menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan. Sebab, dari proses hukum, nantinya akan terlihat apakah ada kesalahan atau tidak dalam penanganan Covid-19 di RS Ummi.
“Jadi ini pembelajaran untuk semua. Sejauh mana kewenangan pemerintah. Sejauh mana tugas rumah sakit. Sejauh mana hak pasien. Itu harus paham semua. Jadi saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai. Termasuk saya, karena saya kan diperiksa juga,” jelas Bima.
Sementara itu Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser menerangkan, dalam kasus tersebut pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang. “Kita sudah periksa 20 orang dan selain pak bima hari ini ada tiga orang lagi,” kata Kapolresta.
Selain itu, penyidik juga akan meriksa tiga dokter yang sempat merawat HRS di RS Ummi akan di panggil polisi untuk dimintai keterangan. “Ada tiga orang dokter yang kita panggil yang merawat pada saat itu. Kita bisa nambah ini karenakan hasil penanganan yang kita gali terus bertambah, tiga orang dokter tersebut dari RS Ummi,” ujarnya.
Pemanggilan ini, lanjut Hendri, terkait tindakan menghalangi-halangi Satgas Covid-19 Kota Bogor ketika menanyakan hasil swab tes yang dilakukan HRS pada Jum’at, pekan lalu.
Selain pemanggilan terhadap tiga dokter RS Ummi, pihaknya pun mengaku sudah memanggil beberapa pihak lainnya, seperti kepala dinas kesehatan dan juga satpam RS Ummi.
“Kemarin kita sudah panggil kepala dinas kesehatan, kita menanyakan bagaimana sih protap rumah sakit yang diberi rujukan dan SOP di rumah sakit seperti apa, kerja sama satgas dengan rumah sakit ummi seperti apa, kemudian kita juga kemarin panggil sekuriti dan menanyakan apakah benar ada pasien atas nama HRS,” tambah dia.
Terkait perkara RS UMMI kata Hendri, bukan hanya pihak RS Ummi saja, melainkan dirinya pun sama dipanggil. Hal itu, karena dirinya bagian dari Satgas Covid-19, yakni sebagai wakil ketua satgas covid.
“Walikota di panggil, termasuk saya juga di panggil karena saya kan bagian dari satgas sebagai wakil ketua satgas Covid-19 Kota Bogor bersama Dandim 0606. Satgas ini bentukan negara, semua forkopimda terlibat di situ, ketuanya walikota dan wakilnya saya dengan dandim 0606, karena ini berkaitan dengan penularan wabah,” pungkasnya.
Terkait dengan penetapan tersangka, Kapolresta mejelaskan, mekanismenya akan dibuat sebuah resume oleh penyidik yang terdiri dari intisari jawaban saksi-saksi dan akan dilakukan gelar perkara agar naik ke tingkat penyidikan.
“Itu semua nanti akan dilakukan oleh tim Bareskrim, tim Reskrimum Polda Jabar dan Satreskrim Polresta Bogor Kota,” pungkasnya. (Red)
Discussion about this post