BogorOne.co.id | Kota Bogor – Para pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kadin, Gapensi dan 18 asosiasi lainnya di Kota Bogor, mempertanyakan berbagai kegiatan paket pekerjaan di sejumlah dinas instansi atau OPD Pemkot Bogor, khususnya paket Penunjukan Langsung (PL).
Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Agus Lukman didampingi Satgas Kadin Tumpal Panjaitan mengatakan, di Kota Bogor ada 184 kontraktor yang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan pembangunan fisik.
Menurut dia, walaupun dalam kondisi pandemi yang terjadi sejak awal tahun ini, jelang bulan ke 10 atau November ini seharusnya sudah ada kejelasan soal paket pekerjaan di dinas.
Pihaknya menyadari situasi dan ingin membantu menyelesaikan berbagai program pembangunan di Kota Bogor. Tetapi di pihak lain, banyak perusahaan yang bubar karena tidak dapat bekerja, tidak dapat paket pekerjaan.
Bahkan kata dia, imbas pandemi sangat besar, yang akhirnya banyak perusahaan mem-PHK karyawannya karena tidak adanya pekerjaan.
” Yang terjadi saat ini perusahaan itu bertahan hidup bukan untuk mencari keuntangan. Kondisi itu seharusnya dipikirkan oleh Pemkot Bogor ataupun DPRD Kota Bogor,” kata Agus, kemarin.
Ia membeberkan, banyak informasi bahwa sejumlah paket pekerjaan di dinas, diduga merupakan paket milik dewan. Dalam hal ini, DPRD Kota Bogor sebagai wakil rakyat, seharusnya memperhatikan dan membela kondisi para pengusaha.
Tetapi faktanya, paket pekerjaan di dinas, tidak diserahkan ke kontraktor, walaupun jelas asosiasinya. Diduga, pihak DPRD juga menguasai paket proyek pekerjaan PL di dinas.
“Kadin mengusulkan program padat karya dalam melaksanakan proyek di Pemkot Bogor. Tapi kenyataannya, paket Pokir itu dikuasai DPRD. Sekarang sudah bulan ke 9, seharusnya paket pekerjaan oleh Pemkot Bogor segera dibuka dan diberikan kepada kami pengusaha. Apalagi kami hanya pengusaha lokal kecil dan menengah,” tandasnya.
Senada, Tumpal juga menuding bahwa DPRD berada di balik paket di dinas. Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor tidak memiliki rasa empati bagi pengusaha lokal yang merupakan pengusaha kecil menengah.
Sebelum pandemi covid-19, ada 90 miliar untuk paket PL di dinas, dan rencana itu terpotong semua karena anggaran dipakai covid dan direcofusing oleh Pemkot Bogor. Tetapi dalam Musrenbang ada anggaran Rp4 Miliar, Pokir pembangunan fisik Rp10 Miliar dan PJU ada Rp15 Miliar.
“Semuanya itu hanya informasi saja tanpa ada realisasi, kemana paket itu, siapa yang mengerjakannya. Sampai saat ini kami belum tahu siapa yang mengerjakan paket pekerjaan itu, padahal itu hak kami dan Pemkot maupun DPRD harus memikirkan para pengusaha ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kadin dan teman-teman asosiasi mengharapkan agar pekerjaan PL diberikan kepada kontraktor lokal, karena diatur secara undang-undang. DPRD hanya pengawasan dan penganggaran, bukan eksekutor.
Jadi lanjutnya, jangan masyarakat yang jadi korban karena pembangunan terhenti. Untuk itu Kadin bersama 18 asosiasi dan Gapensi meminta agar hak pekerjaan untuk PL diberikan oleh dinas terkait di Pemkot Bogor, karena waktu yang sudah mepet ke akhir tahun.
“Jadi kami meminta rasa empati dari DPRD untuk memberikan hak pekerjaan. Semoga DPRD mau mendengar jeritan pengusaha lokal. Kami juga sudah dua kali memberikan surat untuk bertemu audiensi dengan DPRD, tetapi tidak ada jawaban dari DPRD. Jadi belum ada respon apa apa, alasannya PSBB,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M Nur menuturkan, dirinya sebagai ketua Gapensi dengan Satgas Kadin sudah satu visi misi. Sebagai asosiasi pengusaha bisa bekerja bersama sama. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan proyek proyek PL di Kota Bogor.
“Kami selalu berkomitmen terhadap pekerjaan baik kualitas dan sesuai dengan ketentuannya, termasuk hal lain yang perlu dipikirkan. Waktunya sudah mepet untuk pekerjaan 2020 ini,” jelas dia.
“Informasinya dinas masih menunggu dikeluarkannya paket pekerjaan pembangunan fisik. Intinya kami siap bersinergi dengan semua pihak, baik Pemkot ataupun DPRD Kota Bogor, untuk melaksanakan pembangunan Kota Bogor,” pungkasnya. (SP)
Discussion about this post