29.1 C
Bogor
Kamis, 14 Januari 2021

Proyek Mandek, Asosiasi Kontruksi Geram

Must read

Jaksa Hadirkan Konsultan Bersaksi di Kasus Fikri Salim

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadirkan dua saksi dari konsultan di perkara pemalsuan surat dan penipuan dengan terdakwa Fikri Salim...

Lagi-lagi, Kegiatan Masyarakat Dibatasi

BogorOne.co id I Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian...

Pemkot Kocek Rp16 Miliar Untuk Bangun RS Darurat Covid-19

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Untuk menekan angka positif Covid-19 yang hingga saat ini masih tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Rumah Sakit (RS)...

Mulai Malam Ini, Jalan Sudirman Resmi Ditutup

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Mulai malam ini, Selasa (12/01/21) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mulai simulasi pemantapan penyekatan Jalan Jenderal Sudirman. Rencananya, kebijakan tersebut...

BogorOne.co.id | Kota Bogor – Para pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kadin, Gapensi dan 18 asosiasi lainnya di Kota Bogor, mempertanyakan berbagai kegiatan paket pekerjaan di sejumlah dinas instansi atau OPD Pemkot Bogor, khususnya paket Penunjukan Langsung (PL).

Wakil Ketua Kadin Kota Bogor Agus Lukman didampingi Satgas Kadin Tumpal Panjaitan mengatakan, di Kota Bogor ada 184 kontraktor yang hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan pembangunan fisik.

Menurut dia, walaupun dalam kondisi pandemi yang terjadi sejak awal tahun ini, jelang bulan ke 10 atau November ini seharusnya sudah ada kejelasan soal paket pekerjaan di dinas.

Pihaknya menyadari situasi dan ingin membantu menyelesaikan berbagai program pembangunan di Kota Bogor. Tetapi di pihak lain, banyak perusahaan yang bubar karena tidak dapat bekerja, tidak dapat paket pekerjaan.

Bahkan kata dia, imbas pandemi sangat besar, yang akhirnya banyak perusahaan mem-PHK karyawannya karena tidak adanya pekerjaan.

” Yang terjadi saat ini perusahaan itu bertahan hidup bukan untuk mencari keuntangan. Kondisi itu seharusnya dipikirkan oleh Pemkot Bogor ataupun DPRD Kota Bogor,” kata Agus, kemarin.

Ia membeberkan, banyak informasi bahwa sejumlah paket pekerjaan di dinas, diduga merupakan paket milik dewan. Dalam hal ini, DPRD Kota Bogor sebagai wakil rakyat, seharusnya memperhatikan dan membela kondisi para pengusaha.

Tetapi faktanya, paket pekerjaan di dinas, tidak diserahkan ke kontraktor, walaupun jelas asosiasinya. Diduga, pihak DPRD juga menguasai paket proyek pekerjaan PL di dinas.

“Kadin mengusulkan program padat karya dalam melaksanakan proyek di Pemkot Bogor. Tapi kenyataannya, paket Pokir itu dikuasai DPRD. Sekarang sudah bulan ke 9, seharusnya paket pekerjaan oleh Pemkot Bogor segera dibuka dan diberikan kepada kami pengusaha. Apalagi kami hanya pengusaha lokal kecil dan menengah,” tandasnya.

Senada, Tumpal juga menuding bahwa DPRD berada di balik paket di dinas. Ia  menegaskan, DPRD Kota Bogor tidak memiliki rasa empati bagi pengusaha lokal yang merupakan pengusaha kecil menengah.

Sebelum pandemi covid-19, ada 90 miliar untuk paket PL di dinas, dan rencana itu terpotong semua karena anggaran dipakai covid dan direcofusing oleh Pemkot Bogor. Tetapi dalam Musrenbang ada anggaran Rp4 Miliar, Pokir pembangunan fisik Rp10 Miliar dan PJU ada Rp15 Miliar.

“Semuanya itu hanya informasi saja tanpa ada realisasi, kemana paket itu, siapa yang mengerjakannya. Sampai saat ini kami belum tahu siapa yang mengerjakan paket pekerjaan itu, padahal itu hak kami dan Pemkot maupun DPRD harus memikirkan para pengusaha ini,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kadin dan teman-teman asosiasi mengharapkan agar pekerjaan PL diberikan kepada kontraktor lokal, karena diatur secara undang-undang. DPRD hanya pengawasan dan penganggaran, bukan eksekutor.

Jadi lanjutnya, jangan masyarakat yang jadi korban karena pembangunan terhenti. Untuk itu Kadin bersama 18 asosiasi dan Gapensi meminta agar hak pekerjaan untuk PL diberikan oleh dinas terkait di Pemkot Bogor, karena waktu yang sudah mepet ke akhir tahun.

“Jadi kami meminta rasa empati dari DPRD untuk memberikan hak pekerjaan. Semoga DPRD mau mendengar jeritan pengusaha lokal. Kami juga sudah dua kali memberikan surat untuk bertemu audiensi dengan DPRD, tetapi tidak ada jawaban dari DPRD. Jadi belum ada respon apa apa, alasannya PSBB,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Gapensi Kota Bogor Irwan M Nur menuturkan, dirinya sebagai ketua Gapensi dengan Satgas Kadin sudah satu visi misi. Sebagai asosiasi pengusaha bisa bekerja bersama sama. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan proyek proyek PL di Kota Bogor.

“Kami selalu berkomitmen terhadap pekerjaan baik kualitas dan sesuai dengan ketentuannya, termasuk hal lain yang perlu dipikirkan. Waktunya sudah mepet untuk pekerjaan 2020 ini,” jelas dia.

“Informasinya dinas masih menunggu dikeluarkannya paket pekerjaan pembangunan fisik. Intinya kami siap bersinergi dengan semua pihak, baik Pemkot ataupun DPRD Kota Bogor, untuk melaksanakan pembangunan Kota Bogor,” pungkasnya. (SP)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Jaksa Hadirkan Konsultan Bersaksi di Kasus Fikri Salim

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadirkan dua saksi dari konsultan di perkara pemalsuan surat dan penipuan dengan terdakwa Fikri Salim...

Lagi-lagi, Kegiatan Masyarakat Dibatasi

BogorOne.co id I Kota Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian...

Pemkot Kocek Rp16 Miliar Untuk Bangun RS Darurat Covid-19

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Untuk menekan angka positif Covid-19 yang hingga saat ini masih tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Rumah Sakit (RS)...

Mulai Malam Ini, Jalan Sudirman Resmi Ditutup

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Mulai malam ini, Selasa (12/01/21) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor mulai simulasi pemantapan penyekatan Jalan Jenderal Sudirman. Rencananya, kebijakan tersebut...

Tekan Angka Penularan Covid-19, Kapolresta Baru Tancap Gas

BogorOne.co.id I Kota Bogor - Seiring dikeluarkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota yang baru yakni Kombes Pol...