BogorOne.co.id | Megamendung – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi soroti kinerja konsultan pengawas yang dianggap tidak bekerja dengan baik, hal itu ia ungkapan karena banyaknya proyek fisik Pemerintah yang tidak selesai tepat waktu.
Padahal, kata dia, yang bisa menyelamatkan uang pemerintah dalam soal pembangunan tak lain adalah konsultan pengawas.
“Untuk itu saya meminta Pemkab Bogor mengevaluasi kinerja konsultan pengawas yang saat ini dianggap tidak bekerja dengan benar,” ujar Wakil Ketua DPRD Wawan Hikal Kurdi saat mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan Megamendung, Selasa (25/01/22).
Ia meyakini, jika konsultan pengawas berlkerja dengan baik dan benar, proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor akan berjalan sesuai rencana tidak mangkrak atau tidak selesai tepat waktu.
Lanjut wawan, fungsi konsultan pengawas ini sangat sentral. Karena konsultan pengawas yang bisa menilai kelayakan progres pekerjaan.
“Konsultan pengawas yang tau waktu kerja sekian hari dan sekian Minggu progres pekerjaan sampai dimana, jadi kalau ada pekerjaan mangkrak konsultan pengawas harus bertanggungjawab,” paparnya.
Selain itu, dinas terkait juga harus memastikan pekerjaan dilapangan dengan cara sering turun kelapangan melihat kondisi dilapangan.
“Agar pekerjaan tidak berdasarkan laporan, harus cek turun kelapangan tidak hanya itu, secara tegas Ketua DPRD DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor ini juga meminta Unit Layanan Pengadaan tidak asal menunjuk konsultan pengawas,” ungkapnya.
Jika banyak proyek pembangunan pemerintah yang mangkrak “Ya tidak tercapai tentunya akan berakibat pada visi-misi Bupati sebagai pimpinan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, bagi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah sebaiknya tidak banyak alasan jika pekerjaan tidak tercapai, harusnya kontraktor tidak memiliki alasan jika pekerjaan tidak selesai. Sebab ketika anggaran sudah disahkan itu menjadi konsekuensi,” paparnya.
Contohnya, proyek pembangunan SMP Negeri 2 Megamendung yang tidak selesai di tahun anggaran yang mangkrak itu apa coba alasannya, karena secara anggaran dari pemerintah tidak berkurang.
Untuk itu ia menegaskan kembali jika akan memblacklist, jangan hanya konsultan pelaksana tapi konsultan pengawasnya juga,” tandasnya.
Sementara, pantauan wartawan dilapangan, proyek SMPN 2 Megamendung masih terus dikerjakan, Dani salah satu pekerja, kami hanya diberi waktu 50 hari kerja ditahun ini,” tambahnya. (Yud)
Discussion about this post