BogorOne.co.id | Kota Bogor – Ketua PCNU Kota Bogor, Edi Nurrokhman kangkangi arahan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf yang meminta seluruh jajaran Struktural NU agar fokus ke penguatan organisasi dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Menurut Gus Yahya, saat ini NU tengah melakukan konsolidasi organisasi untuk menjaga keutuhan bangsa.
NU berkewajiban menjaga keutuhan bangsa, agar tidak terpecah belah gara-gara politik. Karena itu, warga NU bebas untuk mendukung calon manapun.
Pernyataan otokritik disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Kota Bogor, yang juga mantan Panwascam Bogor Barat Kota Bogor. Ahmad Bustomi, S.Pd.I
Dalam pernyataannya Bustomi menyampaikan bahwa seharusnya Ketua PCNU Kota Bogor, Edi Nurrokhman fokus untuk melakukan konsolidasi organisasi.
“Seharusnya fokus terhadap pembentukan MWC NU di Tingkat Kecamatan serta Pembentukan PRNU di Tingkat Kelurahan serta fokus pada kaderisasi kepengurusan PCNU Kota Bogor,” kata Bustomi.
Ada tiga program utama PCNU 2020-2025 yang sampai hari terabaikan, namun malah terlibat aktif dalam aktifitas partai politik tertentu di Kota Bogor. Minimal ada dua kegiatan yang dijadikan dasar bahwa Ketua PCNU Kota Bogor terlibat politik praktis.
Yang pertama, Ketua PCNU terlibat aktif dalam penyiapan Bakal Caleg salah satu Partai Politik di Kota Bogor, bahkan masuk ke dalam jajaran panelis seleksi Bakal Calon Legislatif yang akan didaftarkan ke KPUD Kota Bogor.
Kedua, melakukan pelepasan Pendaftaran bagi Bakal Calon Legislatif Partai Politik tertentu menggunakan sekretariat PCNU Kota Bogor.
“Dari dua indikator tersebut yang sudah beredar di berbagai media, sudah selayaknya menjadi bahan untuk jajaran Syuriyah PCNU Kota Bogor, PWNU Jawa Barat serta PBNU untuk melakukan evaluasi terhadap langkah Ketua PCNU Kota Bogor,” jelasnya.
Disamping itu, otokritik juga disampaikan oleh Bustomi terkait kewajiban organisasi yang tidak dijalankan bahkan diabaikan, diantaranya, Batalnya Kaderisasi PD PKPNU Kota Bogor karena minimnya pendaftar.
Selain itu tidak terbentuknya MWCNU yang memiliki legalitas, sampai hari ini seluruh MWCNU Se Kota Bogor. “Belum ada yang memiliki SK Resmi, sehingga menimbulkan adanya dualisme MWCNU di beberapa kecamatan,” tuturnya.
Ketiga, belum ada satupun PRNU se Kota Bogor yang terbentuk lengkap dan memiliki SK Resmi, padahal di Kota Bogor hanya ada 68 Kelurahan.
Dari ketiga hal tersebut, menurut Bustomi, sudah layak menjadi otokritik yang disampaikan oleh Badan Otonom seperti Ansor yang berasal di Kota Bogor.
Karena menurut Arahan Ketua Umum PBNU bahwa MWC dan Ranting akan diverifikasi langsung oleh PBNU.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan verifikasi dan validasi kepada Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) se-Indonesia, mulai bulan ini atau Mei 2023.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa tim verifikasi dan validasi dari PBNU sudah dibentuk dan akan segera bekerja. Verifikasi dan validasi ini merupakan amanat dari keputusan Konferensi Besar (Konbes) NU di Jakarta pada 21 Mei 2022. (*)
Discussion about this post