BogorOne.co.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat terkait kebijakan soal larangan PR (pekerjaan rumah) kepada siswa.
“Kami tentu akan pertanyakan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sejauh mana koordinasinya dengan Pemprov Jabar,” ujar Lalu dikutip dari beritasatu.com, Sabtu (7/6/2025).
Politikus PKB itu menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan menjalankan program pendidikan. Ia menyayangkan apabila kebijakan daerah seperti larangan PR dibuat tanpa koordinasi matang dengan Kemendikdasmen.
“Harus ada komunikasi agar program pemerintah pusat sejalan dengan daerah. Dan program pendidikan secara nasional juga berjalan dan merata di seluruh wilayah,” ujarnya.
Selain soal komunikasi, Lalu juga mengkritisi minimnya kajian mendalam terhadap kebijakan tersebut. Ia mengakui niat Gubernur Jabar untuk mengurangi beban siswa, namun menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya.
“Kebijakan ini memang bisa mengurangi stres siswa, tetapi apabila tidak ada pengganti yang efektif, justru bisa berdampak pada kedisiplinan belajar,” katanya.
Lalu juga menyinggung kebijakan lain dari Gubernur Jabar yang sempat menuai pro dan kontra, yakni aturan masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Ia menilai, kebijakan tanpa kajian dan pendekatan adaptif berisiko menimbulkan persoalan baru.
“Tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang adaptif, kebijakan seperti ini justru bisa menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post