BogorOne.co.id | Kota Bogor – PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memfokuskan rencana kerja tahun 2026 pada penambahan pelanggan baru dan penurunan tingkat kehilangan air (non-revenue water). Fokus tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rencana Kerja PDAM Tirta Pakuan Tahun Anggaran 2026 bersama Komisi II DPRD Kota Bogor, beberapa waktu lalu.
Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira mengatakan, upaya penambahan pelanggan dan penurunan NRW menjadi prioritas perusahaan untuk meningkatkan kinerja layanan air bersih kepada masyarakat.
“Pada 2026 kami fokus menambah jumlah pelanggan dan menekan non-revenue water melalui perbaikan jaringan, penguatan manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Rino dalam rapat tersebut.
Selain itu, Rino menyampaikan rencana kerja PDAM Tirta Pakuan juga mencakup peningkatan pelayanan air bersih, optimalisasi program sanitasi, serta penguatan tata kelola dan pengawasan anggaran. Arah kebijakan perusahaan disusun hingga 2027.
BERITA LAINNYA
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Achmad Rifki Alaydrus, didampingi Wakil Ketua Atty Somaddikarya dan Sekretaris Komisi II Mochamad Benninu Argoebie. Sejumlah anggota Komisi II DPRD Kota Bogor turut hadir.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Heri Cahyono menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat serta pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
“PDAM harus transparan dalam pelaporan penggunaan dana, termasuk peningkatan setoran kepada Pemerintah Kota Bogor,” ujar Heri.
Heri juga menyoroti rencana proyek Pengembangan Manajemen Perpipaan (PMP) hingga 2027 yang mencakup target sambungan rumah baru dan penggantian jaringan pipa. Ia meminta penjelasan terkait aset PDAM yang belum diserahkan dan mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menilai rencana kerja PDAM masih didominasi program reguler dan memerlukan penajaman strategi untuk mencapai target hingga 2027.
“Semua rencana dan kajian harus benar-benar siap sebelum masuk tahun 2026 agar tidak menghambat pencapaian target,” kata Endah.
Anggota Komisi II lainnya, Anna Mariam Fadhilah, menyoroti peluang pengembangan kawasan air minum premium yang memungkinkan air dikonsumsi langsung tanpa dimasak, meski dengan konsekuensi biaya dan perawatan yang lebih tinggi.
“Air berkualitas merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami mendukung pengembangan sistem air minum premium selama manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” ujar Anna.
Reporter : Resha Bunai
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post