BogorOne.co.id | Jakarta – Pemerintah memastikan belum akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara luas untuk menekan konsumsi energi nasional. Pertimbangan itu diambil karena pasokan energi domestik dinilai masih aman.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas energi dunia.
Menurut Bahlil, situasi global mulai menunjukkan tanda positif, salah satunya terkait aktivitas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai kembali terbuka secara terbatas.
“Kapal-kapal bagi negara yang bukan Israel dan Amerika Serikat sekarang sudah bisa melakukan komunikasi. Ini sebenarnya perkembangan yang positif,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.
Dari sisi domestik, pemerintah memastikan cadangan energi nasional masih dalam kondisi aman. Stok bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan pasokan listrik berada pada level yang memenuhi standar cadangan minimum nasional.
Selain itu, cadangan batu bara untuk pembangkit listrik juga dinilai mencukupi. Rata-rata stok batu bara berada di kisaran 14 hingga 15 hari, sesuai batas minimal yang ditetapkan pemerintah.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah penghematan energi melalui kebijakan WFH secara masif.
Meski demikian, Bahlil menyatakan pemerintah masih mengkaji berbagai skenario kebijakan, termasuk kemungkinan penerapan WFH jika situasi global kembali memburuk.
“Ada beberapa langkah yang akan dilakukan, tetapi masih dikaji apakah kita membutuhkan WFH,” ujarnya.
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post