BogorOne.co.id | Kota Bogor – Rencana pemasangan WIFI pada 797 RW yang akan dilakuakan Pemkot Bogor untuk menunjang kebijakan belajar daring, ternyata belum pasti direalisasi, sebab sejauh ini baru dikaji.
Kajian tersebut masih dikaji oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfostandi) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Saat dikonfirmasi, Kepala Diskominfostandi, Rahmat Hidayat mengatakan untuk mengoperasikan 797 WIFI selama empat bulan Pemerintah Kota harus mengocek anggaran sedikitnya Rp1,5 miliar.
“Iya, itu bukan jumlah yang sedikit kan, sementara saat ini pemerintah tengah fokus untuk menekan penyebaran Covid-19. Kami juga sedang membahas apakah menggunakan anggaran BTT atau perubahan,” ujar Rahmat, Minggu (9/8).
Selain itu, kata Rahmat, pihaknya masih harus berdiskusi dengan DPRD terkait langkah apa yang akan diambil perihal tersebut. “Nanti kami akan komunikasikan lagi dengan dewan,” tegasnya.
Kendati demikian, kata Rahmat, pihaknya akan melaksanakan ujicoba dengan memasang wifi pada satu wilayah RW. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui plus minusnya.
“Nah, dari situ kita akan lihat. Berapa trafficnya, dan siapa saja penggunanya. Kami bakal lihat, lebih banyak mana untung atau mudharatnya,” ungkapnya.
Namun kata dia, tak menutup kemungkinan Pemkot Bogor akan mengambil opsi subsidi kuota internet yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
“Hal itu dituangkan dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 bahwa dana BOS bisa digunakan untuk mensubsidi kuota internet,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi (KBR), Jatirin mengatakan bahwa pemasangan WIFI di 797 RW bukanlah langkah tepat.
Menurut Politisi PPP itu, pemasangan WIFI dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan massa, dan berisiko terjadinya penularan Covid-19. “Sudah lebih baik berikan saja subsidi kuota,” katanya.
Hal itu, sambung Jatirin, jelas bertentangan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang selama ini digaungkan Pemkot Bogor. “Apalagi, kan sudah ada Permendikbud yang mengatur soal subsidi kuota internet,” ucapnya.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mendukung rencana pemkot mencari solusi dalam mengatasi kekurangan jaringan internet di Kota Bogor.
Namun, sambung dia, lebih praktis bila bantuan internet diberikan melalui dana BOS, bukan memasang WIFI. Pemkot wajib menghitung biaya pemasangan WIFI secara matang agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.
“Sudah banyak keluhan masyarakat atau wali murid mengenai beban kuota. Jadi sudah sepantasnya, pemerintah hadir untuk membantu masyarakat,” katanya.
Apabila pemkot keukeuh memasang WIFI, kata ASB, terlebih dahulu harus mengkaji berapa siswa yang nantinya akan menggunakan layanan gratis tersebut.
Sebab, jangan sampai WIFI justru dimanfaatkan oleh mereka yang tidak berstatus sebagai pelajar, atau digunakan untuk bermain.
“Yang membutuhkan yang mana. Jadi harus dipertimbangkan juga menambah kapasitas daerah yang banyak membutuhkan. Tapi lebih baik siswa dibantu saja subsidi kuota internet. Tinggal pemerintah buat surat edaran ke sekolah-sekolah,” tandas dia. (Asy)
Discussion about this post