BogorOne.co.id | Kota Bogor – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menolak penangguhan atas lima tersangka korupsi dana BOS yang diajukan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Politisi PPP itu menyatakan bahwa penegak hukum tidak boleh memberikan toleransi terhadap segala bentuk pidana korupsi.
“Saya apresiasi langkah kejaksaan yang tak mau kompromi. Tapi di sisi lain, saya kecewa dan bertanya mengapa anggaran untuk pendidikan dikorupsi dan walikota berani menjamin para pelaku,” kata ASB, Kamis (06/08/20).
Iapun menyatakan, sudah saatnya pemerintah melakukan bersih-bersih terhadap oknum ASN nakal. Sebab, bila tidak ini akan mempengaruhi marwah Kota Bogor. Apalagi, saat ini mempunyai wakil walikota yang sebelumnya bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BERITA LAINNYA
Sementara Kejari, setelah menolak permohonan Walikota Bima Arya untuk menangguhkan penahanan terhadap lima Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jadi tersangka, kembali tancap gas.
Korps adhyaksaitu, kembali memeriksa sejumlah pejabat dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana BOS 2017, 2018, dan 2019 pada kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan ujian sekolah pada SD se-Kota Hujan.
Sedikitnya ada empat pejabat struktural yang diperiksa institusi anti rasuah itu diantaranya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) dan tiga pejabat eselon III pada instansi tersebut.
“Ya, betul ada empat orang yang kami periksa hari ini (kemarin, red) untuk kebutuhan saksi dalam pemberkasan kasus dana BOS,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha kepada wartawan.
Menurut Cakra, keempatnya diperiksa secara marathon sejak pukul 10.30 WIB hingga 19.00 WIB. “Kami masih butuh data untuk menggali kasus dana BOS,” ungkapnya.
Saat disinggung apakah kejari akan menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan rasuah yang telah merugikan keuangan negara senilai
Rp17.189.919.828 itu. Cakra menegaskan bahwa segala kemungkinan dapat saja terjadi. “Sedang dikembangkan, ikuti saja perkembangannya,” katanya.
Sebelumnya, Sementara itu,
Seperti diberitakan sebelumnya, kejaksaan telah menetapkan tujuh tersangka yakni JRR selaku pihak ketiga, BS, DD, GN, WH, D, dan SB yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di enam kecamatan. Dari enam tersangka yang berasal dari K3S, satu di antaranya telah purna bhakti alias pensiun.
Dalam perkara tersebut, kejaksaan pun menyita beberapa barang bukti berupa gawai, satu unit Toyota Avanza Velloz hitam dan dokumen-dokumen terkait kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS.
Selain itu, jaksa berhasil mengamankan uang senilai Rp175 juta yang dikembalikan oleh dua dari tujuh tersangka saat pemeriksaan.
Dan para tersangka terancam dijerat
hukuman 20 tahun penjara. (Asy)
Discussion about this post