BogorOne.co.id | Kabupaten Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat pengawasan internal dan tata kelola anggaran daerah di tengah besarnya tantangan pembangunan serta potensi kerawanan administrasi pemerintahan.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK di Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa, 12 Mei 2026.
Fokus pembahasan meliputi penguatan reformasi birokrasi, pengelolaan aset dan keuangan daerah, optimalisasi pelayanan publik, hingga sistem pengawasan pemerintahan daerah.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pemerintah daerah membutuhkan pendampingan dan pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai aturan serta terhindar dari persoalan hukum.
“Kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rudy.
Ia menyebut Pemerintah Kabupaten Bogor juga tengah mendorong penguatan budaya kerja berbasis integritas dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
Menurut Rudy, pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menilai penguatan perencanaan dan pengawasan internal menjadi kunci untuk menekan potensi pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.
Reporter : Yudi Surahman
Editor : R. Muttaqien
Discussion about this post