25 C
Bogor
Sabtu, 28 November 2020

Pemkot – DPRD Sepakat Cabut Tujuh Perda

Must read

Proyek Mandek, Asosiasi Kontruksi Geram

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Para pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kadin, Gapensi dan 18 asosiasi lainnya di Kota Bogor, mempertanyakan berbagai kegiatan paket...

Busyet! Sehari 30 Orang Terpapar Corona

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Setelah ditetapkan zona merah, penambahan kasus positif covid-19 di kota hujan terus meningkat, Senin 31 Agustus 2020 tercatan ada...

Bima Sidak Tiga Titik “Red Zone”

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Setelah menaikan status Kota Bogor menjadi zona merah atau beresiko tinggi dalam penularan covid-19, Wali Kota Bogor Bima Arya...

Capaian RTH Minim, Pemkot Diminta Bekerja

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor baru mencapai 4,18 persen dari target Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim)...

BogorOne.co.id – Kota Bogor
– Dinilai kurang efektif kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tujuh Peraturan Daerah (Perda) produk Kota Bogor resmi dicabut.

Saat rapat paripurna di DPRD Kota Bogor, Senin (31/08/20) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pencabutan perda tersebut sebagian penyemangat undang-undang menjelang omnibus law.

“Ya, ada yang sangat baru. Jadi ada tujuh Perda yang di cabut,” ujar
politisi PAN itu.

Alasannya pencabutan tujuh peraturan yang sudah dibentuk itu, lanjutnya, karena tidak efektif dengan program yang saat ini dijalankan, baik di Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Bogor.

“Intinya repormasi birokrasi. Yang penting begini, seharusnya tidak terlalu normatif, ya itu aja. Jadi selama ini di buat peraturan karena tidak bisa dijalankan dan harus sama-sama di kawal,” tegasnya.

Adapun tujuh Perda yang dicabut yakni pertama Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Kedua, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Ketiga, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penomoran Rumah dan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bogor.

Keempat, Peraturan Daerah Kota Bogor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kelima, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Keenam, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Dan ketujuh, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 Pengelolaan Sumber Daya Air. (SP)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Proyek Mandek, Asosiasi Kontruksi Geram

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Para pengusaha kontruksi yang tergabung dalam Kadin, Gapensi dan 18 asosiasi lainnya di Kota Bogor, mempertanyakan berbagai kegiatan paket...

Busyet! Sehari 30 Orang Terpapar Corona

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Setelah ditetapkan zona merah, penambahan kasus positif covid-19 di kota hujan terus meningkat, Senin 31 Agustus 2020 tercatan ada...

Bima Sidak Tiga Titik “Red Zone”

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Setelah menaikan status Kota Bogor menjadi zona merah atau beresiko tinggi dalam penularan covid-19, Wali Kota Bogor Bima Arya...

Capaian RTH Minim, Pemkot Diminta Bekerja

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor baru mencapai 4,18 persen dari target Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim)...

Pemkot – DPRD Sepakat Cabut Tujuh Perda

BogorOne.co.id - Kota Bogor - Dinilai kurang efektif kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tujuh Peraturan Daerah (Perda) produk Kota...