28.6 C
Bogor
Rabu, 28 Juli 2021

Pemkot – DPRD Sepakat Cabut Tujuh Perda

Must read

Bersinergi! SBI Gelar Vaksinasi Bagi Warga Klapanunggal

BogorOne.co.id | Bogor - Dalam rangka membantu percepatan program vaksinasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI)...

Ketua Kadin Kota Bogor Terkonfirmasi Positif Covid-19

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor Almer Faiq Rusydi, yang diketahui terpapar virus Covid-19...

Gedung DPRD Dijadikan Centra Vaksinasi Bagi Warga Tansa

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Pemberian vaksin kepada masyarakat yang diinisiasi Polresta Bogor Kota terus digalakan. Saat ini, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Kebijakan PPKM Level 4 Bikin Usaha Hotel dan Restoran Makin Terpuruk

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 membuat seluruh sektor usaha menjerit, tak terkecuali untuk sektor hotel dan...

BogorOne.co.id – Kota Bogor
– Dinilai kurang efektif kaitannya dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tujuh Peraturan Daerah (Perda) produk Kota Bogor resmi dicabut.

Saat rapat paripurna di DPRD Kota Bogor, Senin (31/08/20) Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, pencabutan perda tersebut sebagian penyemangat undang-undang menjelang omnibus law.

“Ya, ada yang sangat baru. Jadi ada tujuh Perda yang di cabut,” ujar
politisi PAN itu.

Alasannya pencabutan tujuh peraturan yang sudah dibentuk itu, lanjutnya, karena tidak efektif dengan program yang saat ini dijalankan, baik di Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Bogor.

“Intinya repormasi birokrasi. Yang penting begini, seharusnya tidak terlalu normatif, ya itu aja. Jadi selama ini di buat peraturan karena tidak bisa dijalankan dan harus sama-sama di kawal,” tegasnya.

Adapun tujuh Perda yang dicabut yakni pertama Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Kedua, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.

Ketiga, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penomoran Rumah dan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bogor.

Keempat, Peraturan Daerah Kota Bogor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kelima, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Keenam, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan. Dan ketujuh, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 Pengelolaan Sumber Daya Air. (SP)

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article

Bersinergi! SBI Gelar Vaksinasi Bagi Warga Klapanunggal

BogorOne.co.id | Bogor - Dalam rangka membantu percepatan program vaksinasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI)...

Ketua Kadin Kota Bogor Terkonfirmasi Positif Covid-19

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Kabar mengejutkan datang dari Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor Almer Faiq Rusydi, yang diketahui terpapar virus Covid-19...

Gedung DPRD Dijadikan Centra Vaksinasi Bagi Warga Tansa

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Pemberian vaksin kepada masyarakat yang diinisiasi Polresta Bogor Kota terus digalakan. Saat ini, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Kebijakan PPKM Level 4 Bikin Usaha Hotel dan Restoran Makin Terpuruk

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 membuat seluruh sektor usaha menjerit, tak terkecuali untuk sektor hotel dan...

Peringati HAN, Orsap PPP dan PSS Berbagi 100 Paket Snack

BogorOne.co.id | Kota Bogor - Peringati Hari Anak Nasional HAN), Perhimpunan Sadulur Salembur (PSS) gandeng organisasi sayap (Orsap) PPP, membagikan 100 paket sembako dan...